Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang HBKN, Pemprov Jateng dan BI Perkuat Pengendalian Inflasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jawa Tengah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat langkah pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan. Penguatan strategi ini disiapkan untuk mengantisipasi potensi lonjakan permintaan masyarakat menjelang serangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), mulai dari Natal, Tahun Baru, hingga Ramadan dan Idulfitri.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan gelaran Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) se-Jawa Tengah yang dihadiri para bupati dan wali kota di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Oktober, inflasi di Jawa Tengah tercatat sebesar 0,21 persen secara bulanan (month-to-month) dan 2,99 persen secara tahunan (year-on-year). Kendati angka tersebut masih terkendali dan berada di bawah rata-rata nasional, sejumlah daerah seperti Kabupaten Rembang, Kota Surakarta, dan Kota Semarang tetap menjadi perhatian khusus akibat adanya tekanan harga pangan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap rantai pasok agar tidak terjadi penimbunan maupun kelangkaan bahan pangan pokok di tengah masyarakat.

"Kita menyiapkan pengendalian inflasi bahan pokok penting dalam rangka menjelang Natal, Tahun Baru, dan nanti puasa. Desember, Januari, Februari itu hari-hari besar di mana bahan pokok menjadi kebutuhan mendesak. Tidak boleh ada kelangkaan apalagi penimbunan," kata Ahmad Luthfi, dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Minggu, 8 November 2026.
 

Ia menambahkan, Pemprov Jateng terus menggencarkan intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar secara masif di berbagai wilayah.

"Operasi pasar dan bazar pangan murah sudah hampir 2.000 kegiatan yang kita laksanakan di seluruh daerah," ucapnya.

Selain intervensi harga, Pemprov Jateng dan BI turut mendorong perluasan kerja sama antardaerah (KAD) melalui temu bisnis off-taker yang mempertemukan langsung para produsen pangan dari kabupaten/kota untuk memangkas rantai distribusi hulu-hilir serta menekan biaya logistik.

Senada dengan hal itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho menyampaikan bahwa efisiensi distribusi menjadi kunci utama dalam meredam gejolak harga pangan selama periode HBKN yang berlangsung beruntun.

"Kita mesti bersiap karena ada beberapa event berdekatan, mulai dari Nataru, selang satu bulan ada Imlek dan Ramadan, hingga Idulfitri. Oleh karena itu, kita berupaya mengoordinasikan kesiapan pasokan dan pemerataan distribusi agar inflasi Jawa Tengah tetap terkendali dalam sasaran target 2,5 persen plus minus 1 persen," ucap Mohamad Noor Nugroho.