Presiden Prabowo Tegaskan Kebijakan Pemerintah Hanya Demi Kemakmuran Rakyat dan Bangsa

6 October 2026 22:47

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh langkah kepemimpinan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintahannya didasarkan pada satu patokan utama, yakni kemakmuran dan keuntungan bagi seluruh rakyat serta bangsa Indonesia. Arahan tersebut diinstruksikan secara tegas kepada seluruh menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih dalam mengambil setiap keputusan.

"Saya bertindak, saya memimpin, saya mengambil kebijakan tanpa ragu-ragu. Karena hanya satu patokan saya, apa yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu akan saya kerjakan. Tidak ada lain dan itu petunjuk yang saya berikan kepada semua menteri dan semua kepala badan." kata Presiden Prabowo Subianto, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Selasa, 6 Oktober 2026.

Presiden Prabowo menyampaikan keyakinan penuhnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki potensi kuat untuk unggul di tengah berbagai perlawanan dan tantangan yang dihadapi. Pihaknya memastikan pemerintah tidak akan ragu-ragu mengambil kebijakan strategis sepanjang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya rakyat kecil.

"Kalau ada kebijakan yang harus kita ambil, tanya, kebijakan ini menguntungkan bangsa, menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil? Kalau ini menguntungkan rakyat, menguntungkan bangsa, jangan ragu-ragu. Itu kita tempuh, itu kita ambil," ucap Prabowo.
 



Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengungkapkan kekagetannya saat awal menjabat sebagai Presiden lantaran mendapati jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 1.074 entitas. Jumlah tersebut jauh melebihi perkiraan awalnya yang berkisar 300 BUMN, di mana sebagian besar di antaranya tercatat mengalami kerugian.

"Kita punya tadinya sekian ribu BUMN, 1.074 BUMN. Kaget saya waktu saya jadi presiden, pemahaman saya BUMN itu hanya 300. Waktu saya jadi presiden, saya ketemu BUMN itu 1.074. Sebagian besar rugi," tutur Prabowo.

Guna menata kembali tata kelola dan efisiensi, pemerintah mengonsolidasikan entitas BUMN tersebut ke dalam satu manajemen terpadu melalui pembentukan Danantara (Daya Anagata Nusantara) sebagai sovereign wealth fund atau dana kedaulatan bangsa Indonesia. Danantara disiapkan sebagai kekuatan energi masa depan untuk mengelola serta menjaga kekayaan alam Indonesia demi kesejahteraan generasi mendatang, dengan dukungan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai salah satu ujung tombaknya.

"Saya konsolidasikan BUMN itu dalam satu manajemen, yaitu Danantara, dana kedaulatan bangsa Indonesia, singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Artinya Danantara ini adalah dana yang merupakan kekuatan energi untuk masa depan bangsa Indonesia, untuk anak dan cucu kita," ucapnya.

(Nopita Dewi)


Close Ads X
Close Ads X