Begini Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres jika Terjadi Kekosongan

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) memiliki konsekuensi konstitusional terhadap keberlangsungan pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres. MPR RI wajib menyelenggarakan sidang paling lambat  60 hari setelah masa kekosongan jabatan untuk memilih Wapres yang baru. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. 

Dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026, proses pengisian jabatan Wapres diawali dengan pengajuan dua nama calon oleh Presiden kepada MPR RI. Presiden harus menyampaikan kedua nama tersebut paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan dilaksanakan.

MPR juga memiliki kewenangan untuk menentukan satu dari dua calon yang diajukan oleh Presiden. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme pengambilan suara dalam sidang paripurna MPR. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wapres untuk melanjutkan sisa masa jabatan.
 

Ketentuan mengenai pengisian jabatan Wapres juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya. Dalam Pasal 46 diatur juga bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan Wapres. 

Sementara itu, Pasal 47 mengatur tentang mekanisme pengambilan keputusan apabila hasil pemungutan suara sama. Jika pemungutan suara ulang yang dilakukan tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden memiliki kewenangan untuk  menentukan salah satu dari dua calon tersebut. Ketentuan ini menjadi landasan hukum dalam memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap berjalan.

(Lutfia Azzahra)