Mengungkit Kasus Lawas di Tahun Politik

Jakarta: Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendadak dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tambah tak biasa karena Cak Imin, sapaan karib Muhaimin, 'diundang' KPK tak lama setelah dideklarasikan menjadi pendamping Anies Rasyid Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Cak Imin dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus terjadi 11 tahun silam. KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu: dua aparatur sipil negara dan satu pihak swasta.

Walhasil, banyak yang menilai pemanggilan Cak Imin tak murni soal penegakan hukum. Pemanggilan lebih beraroma politis. Apalagi, Cak Imin sudah pernah diperiksa dan dinyatakan tak bersalah. 

Saut Sitomorang, yang notabene mantan pimpinan KPK, pun mengamini ada udang di balik batu perihal pemanggilan Cak Imin. Dia geram melihat hukum dipakai sebagai alat politik.

Persepsi publik bahwa ada politisasi hukum dalam pemanggilan Gus Imin oleh KPK sudah terjadi. Kini yang terdampak dalam pemanggilan Gus Muhaimin bukan hanya Gus Imin itu sendiri, tapi juga kredibilitas KPK.