Mantan Ketua KPK: Kasus Cak Imin Sangat Bernuansa Politik

Jakarta: Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menyebut ada kejanggalan dalam pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 2012. Pasalnya, pemanggilan baru dilakukan setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

“Kalau melihat keganjilan-keganjilan, sebagai mantan ketua KPK, dan aparat penegak hukum, saya berkeyakinan kasus yang sedang diusut KPK sekarang sangat bernuansa politik,” kata Abraham Samad dalam tayangan Metro TV, Kamis, 7 September 2023.

Abraham Samad menyoroti dua hal yang membuat proses hukum ini terkesan politis. Pertama, soal waktu. Kasus yang menyeret nama Cak Imin ini terjadi pada 2012, tetapi baru diusut di 2023.

“Nanti disidik, nanti diusut di tahun 2023 ini, itu keganjilan pertama,” ucap Samad.

Kedua, kasus ini baru diusut ketika Cak Imin dideklarasikan menjadi bakal pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2023. Hal ini dinilai akan menimbulkan berbagai pertanyaan di publik.

“Pertanyaannya kenapa saat Cak Imin bergabung di koalisi seberang pada beberapa bulan yang lalu, kasus itu tidak pernah diusut, tidak pernah diributkan, tidak pernah disampaikan KPK,” ucap Abraham Samad.

KPK mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan sistem proteksi TKI di lingkungan Kemnaker pada 2012. Cak Imin yang menjabat sebagai menteri ketenagakerjaan pada periode tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Melalui gelar perkara, KPK sepakat naik pada proses penyidikan perkara tersebut, setelah menemukan kecukupan alat bukti sejak sekitar Juli 2023 dan surat perintah penyidikan terbit setelahnya, sudah sejak sekitar Agustus 2023," kata juru bicara KPK Ali Fikri, Jakarta, Minggu, 3 September 2023

KPK mengeklaim pengusutan perkara ini jauh sebelum adanya deklarasi Cak Imin menjadi bakal cawapres mendampingi bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.