Jakarta: Pasca pelantikan pimpinan Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) RI 2024-2029 sidang paripurna dilanjutkan membahas pembentukan alat kelengkapan dewan atau AKD DPR dan MPR RI. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyinggung penambahan komisi pada era presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Terutama untuk penambahan komisi, Puan mengaku pihaknya belum mendapatkan draft hingga saat ini. Jadi, penambahan kabinet dan kementerian belum bisa dipastikan berapa jumlahnya pada era Prabowo Subianto.
Perlengkapan AKD seperti badan musyawarah, badan legislasi, badan akuntabilitas keuangan negara, badan kerjasama antar parlemen, badan urusan rumah tangga, majelis kehormatan dewan, hingga panitia khusus akan dibahas sebelum pelantikan presiden terpilih 20 Oktober mendatang.
Selain itu, jajaran pimpinan DPR RI dan seluruh anggota fraksi akan melaksanakan penentuan komisi di DPR. Terlebih dengan penambahan 11 sampai 14 komisi akan didiskusikan pada tanggal 13, 14, dan 15 Oktober 2024.
Wakil ketua umum Gerindra, Habiburokhman, mengatakan jika wajar saja dengan penambahan kabinet berbanding lurus dengan penambahan komisi DPR. Dirinya juga menyebut bahwa rapat cukup memakan waktu 5 sampai 6 jam mengingat setiap komisi memiliki 50 jumlah anggota. Hal ini menyita waktu untuk rapat bersama kementerian dan lembaga lainnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, ungkap seluruh fraksi setuju dengan penambahan komisi 13 atau 14. Untuk alat kelengkapan MPR, Ahmad Mazuni mengatakan ada tiga yakni badan sosialisasi, badan penganggaran, dan badan pengkajian.
Badan sosialisasi bertugas mensosialisasikan UUD 1945, Pacasila, Bhinneka Tunggal Ika, hingga ketetapan MPR. Badan penganggaran untuk merencanakan kebijakan umum MPR hingga mengevaluasi terhadap anggaran tersebut. Dan badan pengkajian untuk mengkaji sistem ketatanegaraan UUD 1945 yang menyerap asipirasi rakyat hingga lembaga.
(Tamara Sanny)
Streaming