PKS Usul Pembentukan Pansus untuk Bongkar Polemik Pagar Laut di Banten

Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR guna menyelesaikan polemik pagar laut di pesisir Banten secara cepat dan transparan.

Menurutnya, keberadaan pagar laut ini telah menimbulkan kegaduhan di publik serta memunculkan berbagai spekulasi liar yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam hal perizinan pengelolaan ruang laut, tanah, hingga penegakan hukum.  

Rahmat menilai persoalan ini sudah menjadi isu lintas kementerian dan lintas komisi di DPR, sehingga diperlukan mekanisme Pansus untuk mengusutnya hingga tuntas. Pansus ini dibutuhkan untuk membongkar polemik pagar laut misterius ini sampai ke akarnya. Ini bukan hanya soal pagar laut, tetapi juga soal tata kelola perizinan yang lebih luas.  
 

Baca Juga: Bau Dugaan Rasuah di Balik Pagar Laut Ilegal

"Agar DPR tetap memiliki marwah di mata masyarakat dan bisa menjawab pertanyaan publik terkait semua skema yang ada di sekitar pagar laut, penerbitan sertifikat, hingga proyek strategis nasional (PSN), maka Pansus ini sangat diperlukan. Isu ini sudah lintas kementerian dan lintas komisi, mulai dari ATR/BPN yang ada di Komisi II, KKP di bawah Komisi IV, hingga Bappenas yang juga terlibat dalam kebijakan PSN," tegas Rahmat dikutip dari Headline News Metro TV pada Jumat, 24 Januari 2025.

Ia juga menyoroti munculnya ratusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (SHM) di lokasi pagar laut, yang mendorong Kementerian ATR/BPN untuk lebih tertib dalam penerbitan sertifikat, terutama agar hanya diterbitkan untuk kawasan daratan.  


(Tamara Sanny)