Beras Oplosan Picu Kepanikan, Menteri Pertanian Siap Tindak Tegas Pelaku

Skandal beras oplosan semakin memicu keresahan di tengah masyarakat. Baik konsumen maupun pedagang kini menunggu kejelasan dari pemerintah usai terungkapnya 212 merek beras yang diduga melakukan praktik oplosan dan melanggar standar mutu.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut skandal ini bukan sekadar soal kualitas, tapi juga berdampak besar pada kerugian ekonomi. 

“Kerugian akibat praktik beras oplosan ini hampir Rp100 triliun per tahun. Ini angka yang sangat besar,” ungkap Andi Amran dikutip dari Metro Hari Ini Metro TV pada Rabu, 16 Juli 2025.

Demi menindaklanjuti kasus ini, Kementerian Pertanian telah menggandeng Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, hingga Kapolri langsung. Sebanyak 26 merek beras sudah diperiksa secara intensif, dan pemeriksaan terhadap 212 merek lainnya masih terus berlangsung. Amran menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan hukum tegas terhadap para pelaku pengoplos.
 

Baca Juga: Kasus Beras Oplosan, Negara Diminta Jamin Makanan Rakyat

Sementara itu, keresahan warga terus meningkat. Di pasar-pasar, konsumen dan pedagang mulai mempertanyakan merek-merek mana saja yang terlibat. Mereka khawatir isu ini memicu kepanikan dan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran.

Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emeliana mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh dari hulu hingga hilir. 

“Jangan sampai hanya produsen yang diawasi. Pemerintah juga harus memastikan distribusi hingga ke pengecer sesuai standar. Sistem pengawasan harus ketat agar konsumen mendapat produk sesuai mutu yang dijanjikan,” ujarnya.

Niti menambahkan, konsumen punya hak untuk melakukan pengaduan atau gugatan hukum jika beras yang mereka beli tidak sesuai standar. Pemerintah dan produsen, menurutnya, berkewajiban membenahi tata kelola distribusi beras agar praktik serupa tidak terulang.

(Tamara Sanny)