Antisipasi El Nino, Mentan Sulap Rawa Jadi Lahan Produksi

Mentan Beberkan Keberhasilan Program Gernas El Nino

Polisi: Firli akan Dimintai Keterangan Tambahan Kasus Pemerasan

Jakarta: Teka-teki kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Ketua KPK Firli Bahuri segera terungkap. Penyidik Polri akan melakukan gelar perkara setelah memeriksa Firli Bahuri, Selasa, 7 November 2023, besok, dan Rabu 8 November Firli akan diperiksa Dewas KPK. 

Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebut pemeriksaan Firli besok untuk meminta keterangan tambahan. Surat panggilan kepada Ketua KPK itu menurut Ade Safri sudah disampaikan pada 2 November lalu.

"Pengambilan keterangan tambahan terhadap saksi FB (Firli Bahuri) selaku Ketua KPK RI yang telah dikirimkan surat panggilannya pada tanggal 2 November 2023 kemarin. Untuk jadwal pemeriksaan di hari Selasa, 7 November 2023 pukul 10.00 WIB di ruang Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lantai 21," jelas Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak.

Dalam pemeriksaan pertama 24 Oktober lalu Firli mengakui pernah bertemu SYL di lapangan badminton di kawasan Jakarta Barat. Namun polisi belum mengungkapkan isi pembicaraan keduanya dan nilai pemerasan yang diduga dilakukan Firli.

Firli juga tidak bisa membantah pernah bertemua SYL di rumah Kertanegara, Jakarta Selatan yang disewanya. Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak membenarkan adanya pertemuan antara Ketua KPK dengan Menteri Pertanian yang diduga tersangkut kasus korupsi.

"Itu materi penyidikan ya, tapi yang jelas ada," sebut Ade Safri saat ditanya soal pertemuan Firli dengan SYL di Kartanegara.

Mentan: 50 Penyuluh Bergerak, Indonesia Bisa Terbebas dari Masalah Pangan

Mentan Amran Berharap KPK Segera Merepons Permintaannya

Mentan Ingin KPK Bisa Kembali Berkantor di Kementan

Mentan Amran Fokus Tingkatkan Produksi 3 Komoditas

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian (Mentan). Amran mendapat arahan dari Jokowi untuk meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai (Pajale).

"Satu tahun ini saya fokus pada produksi padi, jagung dan kedelai. Kami menekan dulu impor agar bisa swasembada," ujar Amran, dikutip keterangan tertulis, Rabu, 25 Oktober 2023.

Amran optimistis bisa mencapai target tersebut. Hal ini pernah dilakukannya pada 2017 dan 2021.

Semua program baik untuk kepentingan bangsa dan negara akan dilanjutkan. Misalnya, program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani atau yang dikenal dengan Program Serasi. Program tersebut dinilai sukses pada zaman dia memimpin pada 2014-2019.

"Kita sudah pernah swasembada dan harus kita capai kembali," katanya.

Amran juga optimistis bisa melewati masa el nino. Dia mengaku sudah punya pengalaman menghadapi el nino pada 2015.

"Kita sudah pernah melewati el nino dengan sangat baik. Jadi tahun ini kita hadapi juga dengan cara yang terbaik," ucapnya.

Profil Amran Sulaiman, yang Kembali Duduki Kursi Menteri Pertanian Era Jokowi

Pengacara: SYL Sudah Konfirmasi Hadir ke KPK Besok

Jakarta: Kuasa hukum mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Febri Diansyah langsung meluncur ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta setelah mendengar kabar kliennya dijemput paksa. Febri mengaku bingung dengan penangkapan itu karena SYL baru akan dipanggil KPK besok, Jumat, 13 Oktober 2023. 

"(SYL) Konfirmasi akan hadir (ke KPK) besok sesuai dengan surat panggilan. Surat panggilannya pun baru kami terima siang atau sore ini. Karena kooperatif, SYL konfirm akan hadir besok" jelas Febri Diansyah kepada Metro TV, Kamis, 12 Oktober 2023. 

Febri juga akan memastikan dulu secara langsung ke KPK apa yang dilakukan KPK kepada SYL. Apakah memang jemput paksa atau hanya penangkapan seperti biasa. Karena konsekuensi hukumnya berbeda antara keduanya.

"Saya harus cek secara langsung ke KPK karena ini informasi hukum. Konsekuensi hukumnya tentu berbeda antara jempur paksa atau memerintahkan petugas untuk membawa," lanjut Febri.

SYL Tiba di Gedung KPK dengan Tangan Diborgol

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)di kawasan Barito, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Oktober 2023. SYL terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dengan tangan diborgol sekitar pukul 19.17 WIB.

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus di Kementerian Pertanian. Yakni mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

Dalam perkembangan perkaranya, KPK telah menahan Kasdi pada Rabu, 11 Oktober 2023 kemarin. Upaya paksa itu dilakukan setelah pengumuman status tersangka kepada SYL dicetuskan ke publik.

Wapres Nilai Posisi Mentan Tak Boleh Menurus Dijabat Plt

Kinerja & Capaian Yasin Limpo saat Menjabat Mentan

Dalam pengunduran dirinya sebagai Menteri Pertanian (Mentan) kepada Presiden Joko Widodo, Syahrul Yasin Limpo juga turut menyampaikan kinerja dan capaian yang diraihnya saat menjabat sebagai Mentan.

Berikut adala capaian dan kinerja mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo:

Kinerja

1. Sektor pertanian tercatat tumbuh positif 16,24%.

2. Nilai ekspor pertanian meningkat tajam dari Rp390,16 triliun (2019) hingga Rp658,18 triliun (2022).

3. Produksi beras nasional naik 0,18 juta ton (2021-2022).

Capaian

1. Raih 71 penghargaan dan apresiasi. (Pengharaan anti gratifikasi terbaik dan penhargaan pengelolaan LHKPN terbaik).

2. Raih Predikat WTP 7 kali berturut-turut sejak 2016-2022.

3. Pengharaan dari FAO untuk pengembangan Plasma Nutfah Sapi Bali dan pengendalian Highly Pathogenic Avian Influeza. 

Syahrul Yasin Limpo Pamit kepada Presiden

Presiden Enggan Beberkan Sosok Mentan Definitif

Abraham Samad Pertanyakan Kapasitas Mahfud MD Umumkan Status Tersangka

Jakarta: ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad merasa aneh terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang membocorkan status hukum Syahrul Yasin Limpo. Mahfud mendahului KPK mengumumkan status tersangka.

"Ini aneh menurut saya. Tidak biasanya ini terjadi," ujar Abraham, Sabtu, 7 Oktober 2023.

Sikap Mahfud tersebut seperti menurunkan kapasitas dirinya. Sebab, yang seharusnya mengumumkan status tersangka ialah seorang juru bicara (jubir). Dalam hal ini jubir KPK.

"Kalau Menkopolhukam menyampaikan status tersangka SYL, di KPK maka itu seolah-olah Menkopolhukam bertindak sebagai jubir KPK. Menurut saya aneh dan ada loss control," katanya.

Sebelumnya, Mahfud menyampaikan SYL sudah berstatus tersangka korupsi. Mahfud mengaku sudah lama mendapatkan informasi itu dari KPK. Namun, dia enggan membeberkan detail soal penetapan status tersebut.

Menelisik Motif Politik di Balik Kasus Mentan

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh enggan menuding ada politisasi hukum dalam kasus yang menimpa mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Partai NasDem masih percaya pada institusi penegak hukum di Tanah Air.

Hal ini disampaikan, Surya Paloh saat menjawab pertanyaan media di NasDem Tower pada Kamis 4 Oktober 2023. Surya Paloh tidak ingin berburuk sangka kepada penegak hukum dan menyerahkan kepada publik untuk membaca situasi yang ada.

Surya Paloh tetap berharap proses hukum terhadap Syahrul Yasin Limpo berjalan adil dan transparan. NasDem juga telah memerintahkan Syahrul menghadapi seluruh proses hukum.

Sementara itu pengamat politik, Ujang Komarudin menilai kasus yang menimpa Syahrul Yasin Limpo erat dengan unsur politis. Ujang melihat masih banyak pejabat lain yang juga berurusan dengan kasus korupsi namun tidak ada tindakan. Menurutnya pemerintah seharusnya tidak tebang pilih dan berlaku adil.

"Kita lihat yang disasar adalah menteri-menteri NasDem yang memang itu mengusung Anies Baswedan. Dan itu menjadi persoalan kursi ya kenapa mereka dikerjai." ungkap Ujang.

Sementara itu Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan memang proses hukum penanganan perkara di Kementerian Pertanian telah berjalan, mulai dari pemeriksaan Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi. 

Namun di perjalanan prosesnya baik saat penggeledahan hingga muncul isu yang dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah tersangka banyak menimbulkan pertanyaan.

Senada dengan Ahmad Sahroni, mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian banyak kejanggalan. Sebab setelah dilakukan gelar perkara, tidak kunjung ditetapkan siapa tersangkanya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai nuansa politisasi dalam kasus penanganan perkara di Kementerian Pertanian terlihat ketika Menko Polhukam lebih dulu mengumumkan status tersangka Syahrul dibandingkan KPK. 

Hal itu pun memicu munculnya kecurigaan bahwa penegakan hukum digunakan untuk memberangus rival politik yang tak sejalan dengan pemerintah. Terlebih saat ini jelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Kasus yang menimpa Syahrul Yasin Limpo ini dinilai juga akan mempengaruhi elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Namun Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yakin pengaruhnya tidak terlalu signifikan.

Bagi Surya Paloh beberapa kesalahan yang kerap terjadi tidak selalu memberikan dampak negatif. NasDem yakin masih ada nilai positif yang didapat dari setiap masalah yang dihadapi.

Editorial Malam - Langkah Offside Menteri Mahfud

Jakarta: Publik kiranya boleh menebak-nebak, apa yang ada di benak atau tujuan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat menyebut koleganya di kabinet, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian? 

Padahal ia bukan bagian dari KPK, lembaga penegak hukum yang menangani kasus tersebut. 
Bahkan KPK sendiri sampai hari ini belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan status Syahrul.  Namun, Mahfud dengan yakin, dua hari lalu, mengatakan bahwa ia sudah mendapat informasi bahwa Syahrul telah ditetapkan tersangka. 

Janggal, bukan?

Entahlah dari mana sumber informasi itu, yang pasti sesungguhnya ia sudah offside dengan mengatakan itu. Ia seperti hanya ingin dilihat sebagai menteri yang selalu terdepan dalam hal mendapatkan dan menyampaikan informasi. 

Tak peduli bahwa yang ia lakukan itu sejatinya telah melampaui wewenang dan tupoksinya.
Kalau dalam bahasa anak muda, Mahfud seperti sedang mengalami gejala FOMO (fear of missing out), rasa takut merasa tertinggal. 

Dalam konteks ini ia seakan harus menjadi yang nomor satu dalam menyampaikan informasi, sekalipun itu harus menyeberang dari ranah dan wilayah dia sebagai Menkopolhukam. 

Tak hanya di soal ini, omongan Mahfud soal lambannya Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil putusan soal umur capres-cawapres juga menjadi contoh betapa entengnya dia mencampuri kewenangan lembaga lain.

Namun, di tahun politik seperti ini, kejanggalan-kejanggalan seperti itu memang acap terjadi. Setiap orang, apalagi tokoh politik, sedang mencari panggung untuk mendapatkan lampu sorot popularitas dan elektabilitas. Orang-orang tak mau ketinggalan berebut lampu sorot karena sorotan itulah yang akan mereka klaim sebagai modal politik.

Pak Menteri Mahfud pun boleh jadi sedang berupaya mendapatkan cahaya lampu sorot yang maksimal ketika ia menyampaikan soal status hukum Syahrul. Bukan hal yang kebetulan, saat ini nama dia kerap disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi bacapres Ganjar Pranowo.

Tak salah kiranya jika publik kemudian menduga-duga bahwa apa yang sedang dilakukan Mahfud adalah bagian permainan politik yang sedang ia gocek. Namanya juga permainan politik, tentu tujuannya untuk kepentingan politik. 

Asumsi itu muncul karena publik tahu Mahfud bukanlah politikus karbitan. Ia kenyang pengalaman. Banyak posisi pejabat publik yang sudah dia pegang, termasuk menjadi Ketua MK. Bahkan posisi calon wakil presiden pun pernah nyaris ia dapatkan.

Kita berharap asumsi itu tidak benar. Namun kalau benar, ia senyatanya sedang mendegradasikan integritasnya sendiri demi tujuan politik praktis. 

Mahfud dengan segala pengalaman dan keilmuannya semestinya tahu batasan-batasan tupoksi dan wewenangnya. Seharusnya ia mengerti, mendahului KPK mengumumkan tersangka dugaan korupsi adalah langkah sembrono yang tidak hanya bernuansa menekan KPK, tapi juga berpotensi mempengaruhi opini masyarakat.

Sebut SYL Tersangka, Ahmad Sahroni: Sejak Kapan Mahfud MD Jadi Jubir KPK?

Jakarta: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang sudah mundur saat itu disebut telah menjadi tersangka kasus korupsi di KPK oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara KPK sendiri belum secara resmi mengumumkan status SYL.

Hal itu sangat disayangkan oleh Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni. Sahroni mempertanyakan pernyataan Mahfud MD yang bukan berada di ranahnya. Dari ucapan Mahfud itu menjadi berkembang adanya sprindik KPK.

"Kebetulan ada Pak Menko Mahfud menyampaikan secara langsung dapat kabar bahwa Pak Mentan Syahrul Yasin Limpo yang sudah mundur sudah sebagai tersangka. Saya sempat bertanya, sejak kapan Pak Menko menjadi jubir KPK?," kata Ahmad Sahroni kepada Metro TV, Jumat, 6 Oktober 2023.

Kasus yang menimpa Syahrul Yasin Limpo ini disebut-sebut erat dengan muatan politisasi hukum. Ditambah lagi ada laporan bahwa ada upaya pemerasan terhadap SYL yang dilakukan oleh pimpinan KPK. 

Novel Terkejut Ada Upaya Pemerasan Oleh Pimpinan KPK

Jakarta: Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku terkejut mendengar upaya pemerasan oleh Pimpinan KPK. Sasaran yang dituju ialah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo

"Saya sangat terkejut ya karena sampai berani untuk memeras. Ini luar biasa," ujar Novel, Jumat, 6 Oktober 2023.

Novel menganggap hal itu sudah memasuki level kejahatan yang sangat serius. Seharusnya Dewan Pengawas (Dewas) KPK bisa memberikan sikap yang lebih tegas.

Namun, Novel pesimistis Dewas KPK bisa mengambil sikap tegas. Dia memandang Dewas KPK tidak memberikan pengawasan yang ketat.

Sejauh ini sudah banyak laporan yang dilayangkan kepada Dewas KPK terkait kinerja pimpinan KPK. Mulai dari pertemuan dengan pihak berperkara, pelanggaran etik, dan sebagainya. Namun belum ada tindak lanjutnya.

Jika hal ini selalu dibiarkan, dikhawatirkan nama baik akan tercoreng. Pimpinan KPK akan selalu leluasa melakukan pemerasan.

"ini sudah pada posisi yang sangat luar biasa dan itu sangat berbahaya sekali," ucapnya.

Alasan Jokowi Tunjuk Arief Prasetyo Sebagai Plt Mentan

Jakarta: Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian (Mentan). Penunjunkan tersebut menindaklanjuti pengunduran diri Syarul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian.

"Penggantinya masih Plt, Pltn-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan," kata Jokowi dalam Breaking News Metro TV, Jumat, 6 Oktober 2023.

Jokowi menyampaikan pertimbangannya menunjuk Arief Prasetyo sebagai Plt Mentan. Arief diharapkan dapat mengkoordinasikan pengurusan sektor pertanian, terutama pangan yang diurusi lintas kementerian dan lembaga.

"Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan, karena biasanya (pangan dikelola) Bulog, Badan Pangan, Mentan, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu konsolidasi aja, biar lebih memudahkan (koordinasi)," ungkap Jokowi.

Jadi Plt Mentan, Ini Rekam Jejak Arief Prasetyo

Jokowi Belum Bertemu Syahrul

Jokowi Tunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Jadi Plt Mentan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sudah menerima surat pengunduran diri Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Pengunduran diri tersebut diseujui Kepala Negara.

"Sudah saya tandatangani (surat pengunduran diri Syahrul sebagai Mentan) juga," kata Jokowi dalam Breaking News Metro TV, Jumat 6 Oktober 2023.

Jokowi menyampaikan surat pengunduran diri tersebut tidak diterima langsung dari Syahrul. Pengajuan tersebut diterimanya dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Sudah diberikan kepada saya dari Mensesneg tentang surat pengunduran diri dari Pak Mentan. sudah saya terima tadi pagi," ujar dia.

Syahrul menyerahkan surat tersebut pada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis 5 Oktober. Mentan datang bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Presiden mengatakan telah menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, sebagai pengganti sementara atau pelaksana tugas (Plt) Mentan.

Presiden mengungkapkan alasan penunjukkan kepala badan pangan nasional untuk memudahkan koordinasi ketika membahas isu pangan dan pertanian.

"Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan karena biasanya kita bulog, badan pangan, mentan ini, menteri perdagangan ini selalu harus satu jadi untuk konsolidasi saja biar lebih memudahkan," papar Jokowi.

Mensesneg Pratikno sebelumnya sempat menyampaikan bahwa kemungkinan Mentan akan bertemu dengan Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jumat (6/10). Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, presiden mengaku waktu pertemuan masih belum diatur.

"Belum, mungkin baru diatur, tanyakan ke Pak Mensesneg saja," terang Jokowi.

Mengenai pengganti definitif untuk mengisi jabatan Mentan, Presiden menegaskan akan secepatnya dilakukan pergantian. Namun, saat ditanya apakah pengganti Mentan juga berasal dari Partai NasDem seperti Syahrul, Jokowi hanya menjawab pergantian akan dilakukan secepatnya.

" Secepatnya," ucap presiden.

Seperti diberitakan, Mentan tengah terseret kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) dan telah menggeledah rumah dinas SYL di kawasan Widya Chandra dan ruang kerjanya di Kantor Kementan, Ragunan, Jakarta, pada akhir September 2023.

Jokowi Tunjuk Kepala Badan Pangan Nasional sebagai Plt Mentan

Jokowi Tanda Tangani Surat Pengunduran Diri Syahrul Yasin Limpo

Beredar Foto Firli Berbincang dengan Syahrul

Novel Baswedan Heran KPK Belum Umumkan Tersangka di Kasus Kementan

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo, Febri Diansyah menegaskan hingga kini belum ada penetapan tersangka dalam kasus korupsi di Kementan. Febri menyatakan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan informasi dan menganalisis masalah yang menjerat kliennya untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Karena kita harus punya pengetahuan yang cukup," ungkap Febri Diansyah dalam Selamat Pagi Indonesia, pada Jumat 6 Oktober 2023.

Febri memastikan Syahrul Yasin Limpo bersikap kooperatif saat menjalani proses hukum. 

Sementara itu mantan penyidik KPK, Novel Baswedan mengendus adanya perilaku tak wajar dalam penanganan kasus korupsi di Kementan. Pasalnya hingga kini KPK belum mengumumkan tersangka padahal sudah melakukan penggeledahan.

"Memang agak aneh juga ketika sampai sekarang belum ada pengumuman tersangka, mengingat sudah ada kegiatan penggeledahan dan lain-lainnya," ungkap Novel Baswedan.

Novel menyatakan biasanya dalam penggeledahan melampirkan berita acara penggeledahan serta surat-surat lainnya yang mencantumkan nama tersangka.

Koordinator Stafsus Presiden Sebut Belum Ada Jadwal Jokowi Bertemu Syahrul

Firli Bantah Terima 1 Miliar Dolar untuk Tutup Kasus Kementan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah memiliki tangan kanan bernama Irwan yang disebut-sebut sebagai perantara antara Mentan dengan dirinya. Firli menegaskan ajunannya cuma satu bernama Kevin.
 
"Ajudan saya itu cuma satu orang. Namanya kevin, enggak ada yang lain," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Oktober 2023.
 
Bantahan itu merespons kabar yang menyebut adanya pimpinan KPK memeras pihak tertentu dalam pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam informasi yang beredar, ada sosok Irwan yang menjadi penghubung antara Firli dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Firli menegaskan kabar itu salah. Dia mengeklaim tidak mengenal pihak bernama Irwan seperti dalam informasi yang beredar.Firli meyakini kabar itu bagian dari penipuan yang mengatasnamakan KPK. Dia menegaskan penanganan perkara di Kementan mengikuti aturan yang berlaku.
 
"Kita ingin menegakkan hukum ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tentu kita tetap menghormati hak asasi manusia," ucap Firli.
 
Sementara itu Firli juga membantah adanya dugaan menerima 1 miliar dolar untuk menutup kasus di Kementan. Namun Firli mengaku mengenal Syahrul Yasin Limpo tetapi membantah pernah membahas dugaan rasuah di Kementan.

"KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak apalagi yang tidak dikenal,"

Firli menyebut pertemuan dirinya dengan Syahrul Yasin Limpo tidak lebih dari urusan kelembagaan.

"Saya di Kementerian Pertanian itu kenalnya hanya menteri, di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna," tegasnya.

Mensesneg Terima Surat Pengunduran Diri Mentan Syahrul Yasin Limpo

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno telah menerima surat pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo dari jabatan Menteri Pertanian. Surat akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi surat itu sudah kami terima baru saja dan oleh karena itu segera akan saya laporkan kepada Bapak Presiden (Jokowi)," ujar Praktikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Oktober 2023.

Pratikno menjelaskan saat ini pihaknya menunggu arahan Presiden Jokowi dalam menindaklanjuti surat tersebut. Nantinya, Presiden, kata Praktikno akan menerbitkan surat Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian menteri. 

Selain itu, saat ini belum ada sosok yang ditunjuk menggantikan Syahrul. Hal ini akan diputuskan oleh Presiden Jokowi.

"Kita harus mencari orang yang melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertanian," jelasnya.

Surat pengunduran diri diserahkan langsung oleh Mentan Syahrul pada pukul 17.20 WIB. Ia didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. 

Siti dan Syahrul satu mobil saat tiba di Gedung Kemensetneg. Ia menggunakan mobil Toyota Alphard hitam dengan nomor polisi B 1298 RFV.