Pengumuman kebijakan pengenaan tarif impor hingga 32% terhadap produk Indonesia yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 2 April 2025 lalu, langsung direspon pemerintah Indonesia Rabu, 9 April 2025. Pemerintah menyatakan tengah mengkaji deregulasi non tarif measures melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk produk-produk teknologi Amerika Serikat.
Selain pelonggaran TKDN, pemerintah juga akan melakukan penyeimbangan terhadap neraca perdagangan dengan Amerika Serikat melalui pembelian produk-produk dari AS seperti kedelai pembelian peralatan mesin elpiji, gas alam cair (LNG), dan migas.
“Membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, switch jadi tidak mengganggu APBN. Kemudian yang berikutnya juga memberikan insentif fiskal dan nonfiskal agar impor dari AS bisa masuk dan daya saing ekspor kita meningkat,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan langkah menghapus kuota impor perlu diterapkan sebagai bagian dari deregulasi yang ingin dijalankannya untuk menjaga kesehatan persaingan usaha di Indonesia. Alih-alih memaksakan target kandungan lokal, Prabowo mengusulkan pendekatan insentif sebagai alternatif.
Presiden Prabowo menginstruksikan para menterinya untuk merumuskan regulasi TKDN yang sesuai dengan kapasitas industri dalam negeri.
“TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju TKDN fleksibel sajalah. Mungkin diganti dengan insentif. Tolong ya para pembantu saya, menteri, realistis tolong diubah itu TKDN. Dibikin yang realistis saja,” ujar Prabowo dalam pertemuan Sarasehan Ekonomi Selasa, 8 April 2025.
“Masalah kemampuan dalam negeri konten dalam itu adalah masalah luas. Itu masalah pendidikan IPTEK, sains,” tambahnya.
Respons DPR dan Analis
Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel menilai pemerintah semestinya menjaga pasar domestik dan mengusulkan pendekatan khusus terhadap AS.
“Langkah itu yang dilakukan pemerintah baik, menurut saya sebetulnya kita sudah terlambat seterlambatnya. Karena kita kurang mengantisipasi ketika Presiden Donald Trump sudah dilantik mesti kan kita sudah bisa baca dalam pidatonya mengusung
perang dagang. Saya m encoba
concern dengan menjaga pasar domestik kita,” katanya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melonggarkan kebijakan TKDN hingga menghapus kuota impor diperkirakan akan memperparah kondisi pasar dalam negeri, sebab Indonesia akan dibanjiri produk impor.
“Menghapuskan TKDN ini malah dikhawatirkan justru akan memperparah keadaan. Jadi itu blunder menurut saya jadi itu menjadi bumerang karena tidak matang, tidak targeted, kalkulasinya itu tidak matang. Strateginya itu justru malah jadi tidak tajam menurut saya,” kata Faisal.
“Dampaknya secara makro bisa ke pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, fiskal, moneter, perdagangan termasuk lonjakan impor. Pemerintah harusnya bisa mengantisipasi lonjakan impor yang sudah terjadi bahkan sebelum kebijakan Trump,” tambahnya.
Streaming