Program Smart City Rawan Dikorupsi

Kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari di Kota Bandung. Menurut hasil survei Asia Development Bank 2019, Kota Bandung bahkan dicatatkan menempati posisi ke-14 kota termacet di Asia dan pertama di Indonesia.

Rasio jumlah penduduk dan kendaraan di Ibu Kota Jawa Barat hampir 1:1. Tidak heran menjadikan Bandung kusut dari hari ke hari.

Celakanya, ratusan mesin parkir elektronik yang terpasang di beberapa jalan justru tidak difungsikan. Padahal, sistem parkir elektronik ini juga termasuk salah satu proyek terobosan Bandung Smart City.

Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan melakukan penelitian terkait mesin parkir tersebut. Hasilnya menyimpulkan 46% mesin parkir tidak produktif.

Hitung-hitungannya, nilai proyek pengadaan sebanding dengan nilai pendapatan selama 16 tahun.

Mulanya, pengadaan mesin parkir elektronik digadang-gadang bisa mengatrol pendapatan daerah. Targetnya kala itu bisa mengantongi hingga Rp117 miliar.

Namun faktanya di lapangan ternyata berbeda 180 derajat. Dalam enam tahun terakhir sejak 2017 hingga 2022, pendapatan rata-rata untuk parkir hanyalah Rp7,8 miliar.

Celakanya belum kelar urusan mesin parkir mangkrak, kini Pemkot Bandung sudah punya rencana baru. Retribusi parkir bahu jalan bakal dihapus digantikan dengan sistem parkir berlangganan.

Dengan begitu, bisa dipastikan mesin parkir elektronik terancam jadi monumen alias kuburan mesin parkir.

Smart city jelas menjadi cita-cita luhur setiap pemerintahan kota maupun warganya. Namun tentu saja, pemerintah harus melakukan kajian yang jelas dan mendalam.

Sebab bagaimana pun, yang berkaitan dengan kepentingan publik harus benar-benar bermaslahat. Bukan sekedar mengikuti tren, yang ujung-ujungnya pemborosan anggaran negara.