Presiden Prabowo akan Perbaiki Perekrutan Guru untuk Peningkatan Mutu Pendidikan

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen merombak sistem pendidikan di Tanah Air untuk meningkatkan kualitas kemampuan akademik pelajar. Perombakan akan dimulai dari sistem perekrutan guru.

"Seluruh sistem pendidikan harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen guru," ujar Presiden Prabowo, dalam program Presiden Prabowo Subianto Menjawab di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip Rabu, 16 September 2026.

Prabowo menilai sistem perekrutan guru belum optimal karena kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan kebijakan desentralisasi di tingkat kabupaten/kota rawan memicu nepotisme serta politisasi dalam pengangkatan tenaga pendidik.

"Apakah bupati itu objektif, atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru, tim sukses dia, dan sebagainya? Ini yang jadi dilema bagi kita sekarang," ujar Presiden Prabowo.

Saat ini, kata Presiden Prabowo, pemerintah sedang mengkaji penarikan kembali wewenang pengangkatan guru dari daerah ke pemerintah pusat. Opsi lain, dengan menerapkan ujian kompetensi yang ketat sebelum seorang guru resmi diangkat.

"Sekarang, kalau tidak salah, kami sedang membicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat. Atau mereka harus lulus ujian kompetensi baru bisa ditetapkan," tuturnya.
 

Guna mengejar ketertinggalan mutu pembelajaran secara cepat, pemerintah sedang merancang crash program dengan merekrut puluhan ribu lulusan perguruan tinggi terbaik untuk menjadi guru darurat. Mereka akan langsung diterjunkan ke berbagai sekolah.

"Mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru darurat yang kita terjunkan ke setiap sekolah. Kami mulai dari SD dulu. Kami mungkin rekrut 30 ribu sarjana, kami terjunkan ke sekolah-sekolah yang paling ketinggalan" kata Presiden Prabowo.

Selain pengerahan sarjana unggulan, pemerintah mengombinasikan langkah ini dengan akselerasi digitalisasi ruang kelas melalui penyediaan layar pintar interaktif di sekolah-sekolah. Hal ini bertujuan agar guru dan siswa dapat mengakses materi pembelajaran standar nasional.

Dari sisi kesejahteraan, pemerintah juga memangkas jalur birokrasi penyaluran tunjangan kinerja (tukir) dan dana guru. Penyaluran anggaran kini dikirimkan langsung ke rekening guru tanpa melalui jenjang birokrasi daerah guna mencegah terjadinya penahanan atau keterlambatan pencairan.

Langkah tegas ini diambil untuk mendongkrak posisi peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang saat ini berada di urutan 69 dari 81 negara. Sekaligus menyejajarkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di tingkat global.