Sekjen KPA Puji DPR Buka Dialog dengan Petani pada Momen Hari Tani Nasional

Jakarta: Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPR karena telah diberikan kesempatan dialog, pada hari ini, Rabu, 24 September 2025. Terasa spesial karena bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional.

KPA adalah organisasi yang beranggotakan 139 organisasi. Terdiri dari petani, nelayan, masyarakat adat, dan juga organisasi non pemerintah yang berdiri sejak 1994. KPA memperjuangkan reforma agraria.

"Kami pada hari ini tentu berterima kasih kepada pimpinan DPR yang sudah memperkenankan untuk berdialog dan memfasilitasi juga untuk bertemu dengan para menteri. Bapak Menteri Agraria, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Pariwisata, kemudian juga Plt. Menteri BUMN, dan Kepala Staf Kepresidenan. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kami mengapresiasi," ujar Dewi, di ruang rapat Komisi XIII DPR, dalam prorgam Breaking News Metro TV, Rabu, 24 September 2025.

 

Baca: DPR dan Pemerintah Terima Serikat Tani, Serap Strategi Percepatan Reforma Agraria

Dewi menambahkan Hari Tani Nasional menjadi momentum bagi para petani dan nelayan untuk menyuarakan hak-hak mereka. Menurut Dewi, para petani dapat duduk berpendapat di DPR adalah momen yang sangat jarang.

"Hari ini ibarat 'lebarannya' kaum tani. Kami menyimpan kekesalan, tapi juga tentu berterima kasih karena pada akhirnya kami dibukakan pintu. Kurang lebih diberikan tempat kursi 100 orang agar para petani bisa masuk. Jarang kami bisa menikmati gedung DPR RI ini," kata Dewi.

Aksi Hari Tani yang digelar hari ini dihadiri oleh massa yang tergabung dari KPA, Serikat Petani Pasundan, Serikat Pekerja Tani Karawang, Pergerakan Petani Banten, Serikat Petani Majalengka, Persatuan Petani Cianjur, Persaudaraan Petani Surya Kencana Sukabumi, Serikat Nelayan Indonesia, Serikat Petani Badega, dan Gerakan Buruh. Pada intinya, mereka menyuarakan agar reforma agraria dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

"Kami memperjuangkan dan mendorong agar negara ini menjalankan reforma agraria sesuai dengan mandat konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pokok Agraria TAP MPR 9-2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam," ucap Dewi.