Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang kembali membuka keran ekspor pasir laut dalam cuitannya di akun X pada Kamis, 19 September 2024. Menurut Susi, tidak seharusnya Indonesia mengirimkan pasir laut ke luar negeri.
Susi mengungkap bahwa pasir atau sedimen sangat penting untuk keberadaan masyarakat. Ia meminta agar pemerintah tidak ekspor pasir laut, namun mengembalikan ke tanah daratan dan sawah-sawah masyarakat di kawasan Pantura.
“Pasir, sedimen apapun disebutnya sangat penting untuk keberadaan kita. Bila kita mau ambil pasir/ sedimen pakailah untuk meninggikan wilayah Pantura Jawa dan lain-lain yang sudah parah terkena abrasi dan sebagian sudah tenggelam. Kembalikan tanah daratan sawah-sawah rakyat kita di Pantura, bukan justru diekspor,” ujar Susi di akun X pribadinya.
Ekspor pasir laut pertama kali dimulai pada 1970-an, untuk memenuhi permintaan Singapura yang menggunakannya untuk proyek reklamasi pulau. Karena dinilai merugikan Indonesia, pada 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri melarang ekspor pasir laut demi mencegah
kerusakan lingkungan.
Namun kini pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diperkuat dengan dua Peraturan
Menteri Perdagangan. Presiden Joko Widodo berdalih yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut bukanlah pasir laut, melainkan sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal.
"Sekali lagi itu bukan pasir laut ya, yang dibuka itu adalah sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Jokowi usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.
Streaming