Isu Pemakzulan Gibran Mengemuka di DPR, Demokrat: Kami Kaji Serius dan Tunggu Keputusan Majelis Tinggi

Dinamika terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mencuat dan menjadi perbincangan hangat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Menanggapi wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang didorong sejumlah fraksi, Partai Demokrat menegaskan belum mengambil keputusan resmi dan memilih untuk mendalami perkembangan situasi secara saksama.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan pihaknya memandang isu ini sebagai permasalahan serius bagi tata kelola ketatanegaraan. Kendati demikian, arah sikap fraksi masih menunggu arahan dari pucuk pimpinan partai.

"Kami belum menentukan sikap pasti, namun tentu ini adalah permasalahan serius. Kami juga mendalami dan mengkaji pada setiap perkembangan yang terjadi. Belum ada keputusan, ya kita tunggu saja sampai nanti pimpinan tertinggi kami—Ketua Umum dan Majelis Tinggi—tentu menentukan langkah-langkah selanjutnya," kata Herman dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Selasa, 10 November 2026.

Saat disinggung mengenai langkah sejumlah fraksi, seperti PKB dan PKS, yang mendorong penggunaan hak konstitusional dewan sejak rapat paripurna bergulir, Herman menjelaskan bahwa seluruh usulan harus melalui tahapan mekanisme tata tertib kedewanan.
 

Menurutnya, pembahasan mengenai agenda politik strategis di DPR biasanya ditentukan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar seusai paripurna pembukaan.

"Bisa saja, karena kan setelah paripurna ada Badan Musyawarah yang nanti bersidang. Tentu segala sesuatunya harus diagendakan di dalam Bamus. Jadi nanti kita lihat saja apakah setelah paripurna ini ada rapat Bamus dan apa yang akan ditetapkan di sana," jelasnya.

Lebih lanjut, Herman menyebut Fraksi Partai Demokrat juga menjadwalkan rapat internal untuk membahas berbagai dinamika politik terkini di parlemen.

"Kami belum memutuskan. Kita lihat saja, karena kami juga ada rapat fraksi siang ini. Tentu kami sangat bergantung kepada agenda yang nanti ditetapkan dalam rapat Bamus, karena ini kan menjadi agenda bersama," ucap Herman.

Sebelumnya, desakan pemakzulan dan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wapres Gibran terus bergulir di parlemen dan ruang publik, menyusul polemik keabsahan dokumen pendidikan penyetaraan SMA serta putusan lembaga peradilan yang memicu perdebatan hukum dan politik di Tanah Air.