Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso terkait Kasus Penyadapan Ilegal Presiden

17 November 2026 20:45

Jakarta: Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EHS) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Putusan tersebut diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

“Hasil sidang KKEP memutuskan dua jenis sanksi terhadap terduga pelanggar EHS. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan terduga pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Selasa 17 November 2026. 

EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access atau akses ilegal dengan menggunakan alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

"Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural," ujar Trunoyudo. 

Jurnalis Metro TV Thiyya Iskandar melaporkan, sidang etik terhadap Eko berlangsung selama kurang lebih sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, di lantai 2 Gedung Divisi Propam Polri, Mabes Polri, Selasa, 17 November 2026.

“Sidang dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo bersama wakil ketua dan tiga anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri. EHS juga didampingi dua personel Divisi Hukum Polri, sementara dua personel Divisi Propam Polri bertindak sebagai penuntut,” kata Thiyya.

Thiyya menyampaikan, sebanyak sembilan saksi dihadirkan dalam persidangan tersebut. Satu di antaranya merupakan saksi yang meringankan berinisial DR, yang diajukan atas permintaan EHS dan telah mendapat persetujuan ketua komisi.

“EHS ini sempat menyampaikan permohonan maaf dan juga rasa penyesalan,” ungkap Thiyya.

EHS merupakan tersangka kedua dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjalani sidang etik. Adapun dua tersangka lainnya, yakni LSP dan SU, dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada pekan depan.

"Untuk LSP ini berdasarkan informasi yang kami terima akan dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada minggu depan, sementara untuk SU kami masih menunggu jadwal dari pihak kepolisian," ujar Thiyya.

(Reno Panggalih Nuha Lathifah)


Close Ads X
Close Ads X