Indonesia untuk pertama kalinya resmi menjadi tuan rumah perhelatan akbar pimpinan serikat buruh se-Asia Pasifik dalam forum 28th Regional General Council of ITUC-Asia Pacific (International Trade Union Confederation - Asia Pacific) yang digelar di Jakarta. Pertemuan regional ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kerja sama ketenagakerjaan lintas negara, sekaligus membahas penguatan perlindungan hak-hak buruh dan peningkatan kesejahteraan pekerja di kawasan Asia Pasifik.
Hadir dalam pembukaan agenda tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen terus memperkokoh sistem ketenagakerjaan nasional demi mewujudkan keadilan sosial bagi para pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan iklim usaha.
Menurut Yassierli, pemerintah terus memperkuat regulasi untuk memberikan kepastian iklim kerja, menjamin keselamatan serta kesejahteraan buruh, dan memacu produktivitas tenaga kerja nasional.
Pimpinan Buruh Internasional Sambut Aturan Baru
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut forum ini sebagai momentum penting bagi pergerakan buruh di Asia Pasifik. Para delegasi dari sejumlah negara—seperti Australia, Jepang, Selandia Baru, hingga Malaysia—turut menyambut positif pengesahan arah kebijakan ketenagakerjaan baru di Indonesia.
Andi Gani menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya berkomitmen penuh dalam merealisasikan janji-janjinya kepada kaum buruh.
"Ini merupakan perjuangan luar biasa dari seluruh buruh di Indonesia. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang betul-betul berkomitmen penuh dan melaksanakan janji beliau," kata Andi Gani dikutip dari tayangan
Headline News Metro TV, Selasa, 27 Oktober 2026.
Andi Gani merinci sejumlah poin pembaruan yang kini diterapkan, antara lain pengetatan sistem alih daya (outsourcing) yang dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu, jaminan kepastian pesangon, pembentukan komite pengawas ketenagakerjaan tripartit (pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh) yang baru pertama kali berdiri, hingga pemulihan kembali peran Dewan Pengupahan.
Melalui konsolidasi di tingkat regional Asia Pasifik ini, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja diharapkan semakin solid demi terciptanya hubungan industrial yang adil, stabil, serta
berdaya saing global.