5 November 2026 19:12
Jakarta: Partai Gerindra menduga ada agenda besar dan kepentingan tertentu di balik kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Gerindra meminta Bareskrim Polri mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar tiga jenderal polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan penyidikan tidak boleh berhenti pada tiga jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, Polri perlu mengungkap motif dan pihak yang diduga menjadi dalang penyadapan terhadap Presiden.
“Jangan sampai ini hanya berhenti pada Listyo Sigit Prabowo dan beberapa oknum perwira tinggi lainnya saja. Kalau memang ada indikasi bahwa ada kekuatan-kekuatan lain yang terlibat di dalam kasus penyadapan ini, saya berharap institusi kepolisian bisa mengusut secara tuntas, setuntas-tuntasnya, supaya ini tidak menjadi polemik di kemudian hari,” kata Sugiat dikutip dari tayangan Primetime News Metro TV, Kamis 5 November 2026.
Sugiat juga mempertanyakan motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Ia berharap Bareskrim tidak hanya mengungkap pihak yang melakukan penyadapan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya kekuatan lain yang terlibat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan kepercayaannya terhadap Polri untuk mengungkap kasus dugaan penyadapan yang menyasar sejumlah tokoh. Ia menilai penyadapan terhadap Presiden Prabowo tidak mungkin berdiri sendiri karena melibatkan berbagai aspek, mulai dari kebijakan, teknologi, hingga pihak yang menjalankan operasional.
Herman menyerahkan sepenuhnya pengungkapan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia berharap penyidik dapat menjawab sejumlah pertanyaan penting, termasuk tujuan penyadapan, pihak yang memerintahkan, serta kepentingan di balik tindakan tersebut.
“Mudah-mudahan nanti kepolisian bisa mengungkapkan itu. Dan tentu yang paling penting untuk apa penyadapan itu, dan atas perintah siapa, kepentingannya apa. Nah, ini saya kira pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diproses di kepolisian,” ujar Herman.
Herman menegaskan Demokrat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak ingin berasumsi mengenai pihak-pihak yang terlibat. Ia berharap penegakan hukum dilakukan secara profesional dan transparan agar memberikan ketenangan kepada masyarakat.
“Sampai hari ini kami menghormati proses itu, tidak berasumsi, dan mudah-mudahan penegakan hukum bisa dilakukan setegak-tegaknya, dan secara transparan, profesional, supaya juga memberikan ketenangan kepada seluruh warga negara,” katanya.