Presiden Prabowo Lanjut Pangkas Anggaran Hingga 750 Triliun, Ini Rinciannya

Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran yang sempat membuat heboh di kalangan ASN, nyatanya tak hanya sekali terjadi. Presiden justru akan kembali melakukan penghematan hingga total Rp750 triliun yang terbagi dalam tiga tahap.

Dalam acara puncak ulang tahun ke-17 Partai Gerindra, pada Sabtu lalu, Presiden Prabowo menyebut tahap satu yang sudah dilakukan pemerintah yakni penghematan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp300 triliun. 

Anggaran yang dihemat itu, menurut Presiden, nantinya akan digunakan salah satunya untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar US$24 miliar. Selain itu sisanya atau sekitar US$20 miliar tak akan dimanfaatkan untuk belanja negara melainkan diserahkan ke Danantara untuk investasi.

Kemudian, pada tahap kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.
 

Baca: Kedepankan Profesionalitas, Danantara Diminta Tak Jadi 'Pelabuhan'

Lalu, pada tahap ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp300 triliun. Menurutnya, dari total tersebut, sebesar Rp200 triliun digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN.

"Dividen dari BUMN Rp300 triliun, Rp100 triliun dikembalikan (ke BUMN), totalnya kita punya Rp750 triliun. (USD) 24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, enggak apa-apa," kata Prabowo.

Presiden pun bakal melibatkan semua pihak mulai dari mantan presiden hingga pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut menjadi pengawas Danantara, sebagai kekuatan energi masa depan Indonesia. Uang rakyat yang akan dihimpun di Danantara diprediksi mencapai hampir US$900 miliar.

"Semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI, dan sebagian organisasi lainnya juga turut mengawasi," ujar Presiden Prabowo.