Kedepankan Profesionalitas, Danantara Diminta Tak Jadi 'Pelabuhan'

Jakarta: Profesionalitas dinilai menjadi harga mati, dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Jangan sampai, Badan yang diimpikan Presiden Prabowo Subianto itu jadi 'pelabuhan'.

"Jangan sampai jadi 'pelabuhan' para mantan pejabat, atau bahkan buzzer, untuk bagi-bagi kue," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, dalam diskusi yang dikutip Rabu, 19 Februari 2025.

Menurut dia, Presiden Prabowo mesti memastikan Danantara diisi orang-orang yang kompeten. Operasionalnya juga harus berbeda dengan BUMN yang sarat dengan birokrasi.

Pangi menyoroti peran BUMN saat ini, yang sarat muatan politik. Banyak komisaris diisi tokoh politik, atau bahkan mantan pejabat dan tim sukses.

"Kalau sama dengan BUMN, enggak ada gunanya Danantara. Ujungnya jadi kavling politikus, pelabuhan para mantan dan buzzer," kata Pangi.
 

Baca: Presiden Prabowo Ajak Mantan Presiden dan Ormas Keagamaan Awasi Danantara

Prabowo, kata Pangi, mesti hati-hati dan mengukuhkan DNA Danantara. Jangan sampai, badan tersebut serupa dengan BUMN atau bahkan hanya ganti nama.

"Karena nanti sama, rohnya sama, hanya ganti nama," kata dia.

Memastikan pengelolaan profesional dianggap Pangi sangat penting, untuk Danantara. Sebab, dana yang dikelola sangat besar, yakni Rp1.000 triliun di awal beroperasi.

"Hati-hati mengelola keuangan yang begitu besar tapi enggak ada transparansi. Bisa jadi bancakan politik, relawan, atau jadi dana untuk kampanye nanti. Itu sangat berbahaya," kata Pangi.