Biaya Pembongkaran Pagar Laut Tangerang Bersumber dari Dana Patungan

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan biaya pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Kabupaten Tangerang bersumber dari dana patungan sejumlah instansi pemerintah. Meski begitu, pihak yang memasang pagar laut tersebut nantinya akan diminta untuk mengganti biaya pembongkaran sebagai bentuk sanksi, di samping membayar denda sesuai aturan yang berlaku.  

Sakti membeberkan pembongkaran pagar laut membutuhkan anggaran besar. Namun, hingga saat ini, identitas pemilik pagar laut belum diketahui, sementara desakan masyarakat untuk segera membongkar pagar terus meningkat. 

"Karena desakan yang begitu kuat, kami mengambil langkah patungan dari kementerian dan lembaga untuk membersihkan pagar tersebut," ujar Sakti seperti dikutip dari Headline News Metro TV, Kamis 23 Januari 2025.
 

BACA : Menteri KKP Jawab Kritik DPR Ihwal Pembongkaran Pagar Laut

Meskipun sudah ada upaya pembongkaran, Sakti menyebut besaran biaya yang diperlukan belum dihitung secara rinci. 

"Kita belum bisa memastikan berapa total anggarannya. Untuk saat ini, dana patungan dari berbagai pihak telah digunakan sebagai solusi sementara," tambahnya.  

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto turut meminta agar pihak yang terbukti bersalah atas pemasangan pagar laut ini mengganti seluruh biaya pembongkaran. 

“Kami minta dalang dari pemasangan pagar laut ini bertanggung jawab mengganti semua biaya yang sudah dikeluarkan, termasuk yang digunakan untuk pengerahan aparat dalam proses pembongkaran," tegas Titiek.

Meski langkah pembongkaran terus berjalan, masyarakat berharap pemerintah dapat segera mengidentifikasi pemilik pagar laut ini agar penegakan hukum berjalan maksimal. Pagar laut yang diduga mengganggu akses nelayan ini menjadi perhatian serius publik, mengingat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pesisir di Tangerang.

(Zein Zahiratul Fauziyyah)