Merespons kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU swasta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak akan membuka tambahan impor BBM non-subsidi untuk SPBU swasta. Bahlil menjelaskan kuota impor 2025 sudah dinaikan 110 persen dari tahun 2024.
Menurutnya tidak tepat jika ada yang menyebut kuota impor tidak diberikan. Jika masih kurang, SPBU swasta bisa berkolaborasi dengan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan pasokannya hingga akhir tahun.
Kelangkaan BBM non Subsidi terjadi di sejumlah SPBU swasta di Jabodetabek. Petugas SPBU swasta mengatakan stok BBM sudah kosong sejak 28 Agustus 2025.
Saat ini Kementerian ESDM mengkalkulasi kekurangan BBM untuk seluruh perusahaan SPBU swasta hingga akhir tahun mencapai 1,4 juta kiloliter.
"SPBU swasra itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini agar
clear ya, kita sudah kasih kuota impor (lebih banyak) 110 persen. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan," kata Bahlil dikutip dari
Zona Bisnis, Metro TV, Rabu, 17 September 2025.
"Contoh, 2024 satu perusahaan mendapat satu juta kiloliter. Di 2025, kami berikan kuota impor satu juta kiloliter plus 10 persen berarti 1 juta 100 kiloliter. Kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak," tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan stok BBM Pertamina masih aman jika harus memasok stok SPBU swasta.
Mengenai mekanisme penyaluran, ia mengatakan hal itu masih dalam pembahasan.
"Apalagi ada isu menyebut seolah-olah ada monopoli, oh tidak, itu tidak benar. Jadi Kementerian ESDM memberikan kuota impor sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Kalau kita lihat saat ini untuk yang swasta itu alokasinya sudah sesuai," tutur Simon.
Streaming