Ketika Jokowi 'Kesusu' Bahas Makan Siang Gratis

Rapat Kabinet Paripurna yang membahas program makan siang gratis menimbulkan kritik. Sebab, Komisi pemilihan Umum (KPU) belum secara resmi mengumumkan pemenang Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan fiskal harus mengakomodasi program-program presiden terpilih. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Kabinet, Senin, 26 Februari 2024.

"RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi.

Lazimnya Rencana Kerja Pemerintah dan kebijakan fiskal tahun berikutnya sudah dibahas di tahun sebelumnya. Namun, biasanya tidak spesifik seperti dalam pembahasan makan siang gratis.

Karena itu, pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menilai pembahasan program makan siang di rapat kabinet sebagai hal yang aneh. "Kemarin juga saya bingung kenapa kok tiba-tiba ada pembahasan khusus mengenai makan siang gratis itu, padahal itu lagi-lagi bukan program yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo," ujar Ikrar.

Rencana awal program makan siang gratis yang diusung pasangan Prabowo-Gibran akan membutuhkan Rp460 triliun per tahun. Alokasi itu untuk memberi makan siang gratis kepada 82,9 juta orang yang terdiri dari ibu hamil, anak pra SD, anak SD, SMP, serta SMA dan SMK.

Untuk merealisasikan program makan siang gratis, pemerintah berencana akan meningkatkan rasio pajak dan mengurangi subsidi BBM. Pengamat menilai kebijakan itu bisa kontra produktif karena meningkatkan tarif pajak dan jenis pajak baru akan membuat perekonomian lesu. 

Sementera itu, mengurangi subsidi BBM juga berpotensi meningkatkan inflasi. "Anggarannya yang sangat fantastis ini akan diambil dari meningkatkan rasio pajak, artinya berarti tarif pajak mungkin bisa dinaikkan atau akan ada varian-varian objek pajak baru," ujar Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti.