Cara Xi Jinping Bantu Perusahaan Tiongkok Hadapi Tantangan di Luar Negeri

Dalam sesi studi di biro politik PKT di Beijing pada 27 November lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan bahwa untuk melindungi warga negara dan kepentingannya di luar negeri, Tiongkok perlu memperdalam kerja sama internasional dalam penegakan hukum, memperkuat perlindungan dan bantuan konsuler, serta membangun supremasi hukum yang kuat. 

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan swasta Tiongkok telah menghadapi tantangan hukum di luar negeri, misalnya tuduhan AS atas barang palsu dan bajakan yang dijual di platform online milik Tencent Holdings dan Alibaba Group, serta langkah-langkah untuk melarang aplikasi video TikTok milik perusahaan teknologi Tiongkok ByteDance, di Nepal. 

Untuk memfasilitasi pertukaran ekonomi dan perdagangan, firma hukum Tiongkok telah mendirikan 180 kantor di luar negeri di 35 negara dan wilayah, angka tersebut meningkat hampir 50% sejak 2018.