PKS Siap Jembatani Aspirasi Terkait Ijazah Gibran di DPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan kesiapannya untuk menjembatani aspirasi masyarakat sipil terkait polemik persyaratan pencalonan hingga isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Komitmen ini ditunjukkan saat PKS menerima audiensi perwakilan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) di kantor DPP PKS, Jakarta, pada Rabu, 14 Oktober 2026 siang. Pertemuan tersebut secara khusus membahas tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan Gibran.

Menyikapi tuntutan tersebut, PKS telah menginstruksikan fraksinya di DPR RI untuk mulai membangun komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain guna mencari penyelesaian melalui mekanisme konstitusional di parlemen.

"Perhatian publik, aspirasi publik penting untuk kami dengar dan kami teruskan sesuai dengan konstitusi, bahwa DPR RI juga memiliki hak-hak konstitusionalnya untuk menindaklanjutinya," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Muhammad Kholid, dikutip dari Primetime News, Metro TV, Rabu 14 Oktober 2026.
 

Gelombang desakan kepada PKS nyatanya terus berdatangan. Dua hari sebelum pertemuan dengan GMKR, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Angket Gibran juga mendatangi markas partai tersebut. Mereka secara tegas mendesak PKS untuk menjadi motor penggerak hak angket di DPR guna menyelidiki polemik ijazah Gibran.

Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil, Ray Rangkuti, mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) melalui instrumen hak angket agar perdebatan mengenai ijazah tersebut dapat diselesaikan secara transparan dan terbuka.

"Mendorong lebih tepat angket sebenarnya. Jadi angket nanti tentu bisa membentuk pansus yang berhubungan untuk menyelidiki soal ijazah Saudara Gibran. Karena pendukung Gibran selalu menyebut bahwa ijazah itu ada, oleh karena itu biar dibongkar bersama-sama," tegas Ray.

Selain mendorong hak angket, Ray juga menyinggung urgensi pembentukan tim seleksi sesegera mungkin. Ia mengingatkan partai-partai politik agar bertindak lebih selektif dan berhati-hati dalam menentukan figur-figur yang akan mengisi posisi strategis pemerintahan ke depan.