3 December 2025 13:06
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi dengan serikat pekerja/buruh dalam upaya meningkatkan kompetensi, menciptakan regulasi, dan menjamin masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak di era teknologi.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, saat meresmikan pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI 2025. Rapimnas ini mengusung tema 'Pariwisata Hijau Indonesia Adil dan Makmur'dan dihadiri oleh Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Muhammad Jumhur Hidayat, serta para pekerja seni/artis.
Dengan hadirnya serikat pekerja/buruh diharapkan menjadi modal kolaborasi antara pemerintah dan pekerja. Nantinya pekerja dapat mengikuti segala bentuk regulasi dan kompetensi seusai dengan mandat konstitusi.
Yassierli mengingatkan ada 150 juta angkatan kerja di Indonesia, sebanyak 60% di antaranya bekerja di sektor informal. Pemerintah telah menyediakan balai-balai kerja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill pekerja, agar tetap bisa bersaing mengikuti perkembangan teknologi.
"Kami punya modalitas terkait dengan balai, kita punya skema kompetensi, kita ada regulasi yang kemudian tentu sesuai amanat konstitusi, negara harus hadir memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak," ujar Yassierli.
| Baca juga: Kolaborasi Buruh dan Komdigi Siapkan Pekerja Tangguh di Era Digital |