Pencabutan 3 TAP MPR Picu Kontroversi

Tiga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) terkait tiga mantan presiden yaitu Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur dicabut oleh MPR. Langkah ini memicu kontroversi karena prosesnya dinilai tidak partisipatif.

Inilah momen ketika MPR menyerahkan surat keputusan yang berisi pencabutan TAP MPRS Nomor 33 tahun 1967 kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Momen silaturahmi kebangsaan ini digelar di Gedung Nusantara V MPR RI, Senin, 9 Sepember 2024. 

Keluarga besar Bung Karno hadir dalam acara ini. Dengan pencabutan TAP MPR Nomor 33 tersebut maknanya tuduhan kepada Presiden Pertama RI Ir. Soekarno terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September dinyatakan tidak terbukti.

Bukan hanya TAP MPR Nomor 33 yang dicabut, MPR juga mencabut TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Perwakilan keluarga Soeharto hadir di gedung MPR untuk menghadiri penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 tahun 1998. 

Dua putri Soeharto yang hadir dalam silaturahmi kebangsaan bersama Pimpinan MPR adalah Siti Hardijanti Hastuti atau Mbak Tutut dan Siti Hediati atau Mbak Titiek. Penghapusan nama Soeharto dalam MPR ini karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Penghapusan ini untuk menuntaskan warisan masalah politik di masa lalu. Tujuannya untuk membangun rekonsiliasi bangsa.

MPR juga mencabut TAP MPR Nomor 2 tahun 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Istri dari Presiden ke-4 Sinta Nuriyah menerima ketetapan MPR yang mencabut ketetapan MPR Nomor 2 tahun 2001.
 

Baca juga: MPR Resmi Cabut TAP MPR Soal Soeharto dan Gusdur

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritik pencabutan TAP MPR, khususnya menyangkut Soeharto yang dilakukan hanya dengan pidato. Pencabutan MPR harusnya partisipatif.

"Dari aspek hukum, publik perlu mengetahui bahwa sebenarnya kalau putusannya terkait dengan putusan untuk Presiden Abdurahman Wahid dan Presiden Soekarno sebenarnya sejak ketetapan MPR Nomor 1 tahun 2003, kedua ketetapan itu dianggapnya sudah selesai," ujar Bivitri.

Di sisi lain, Politisi Partai Golkar Nurdin Halid menyebut bahwa sudah seharusnya TAP MPR menyangkut Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid dicabut. Nurdin menilai MPR pada masa itu kebablasan.

"Kalau sekarang itu dihilangkan namanya itu suatu hal yang sangat wajar dan sesuai dengan kondisi bangsa kita. Negeri ini seluruh masyarakat, pengamat, semuanya, harus mendasari membangun bahasa berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Nurdin. 

Terlepas dari itu semua, yang masih menjadi pertanyaan sejumlah pihak adalah prosedur pencabutannya yang elitis dan tidak partisipatif. Karena itu, pencabutan tiga TAP MPR tersebut masih berpotensi menjadi kontroversi di masa mendatang.