Celios: Kenaikan Gaji ASN Jadi Beban APBN

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira menyebut kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bhima juga menilai kebijakan ini bersifat populis. 

"Karena kalau melihat dari sisi beban belanja pegawai itu sudah sangat berat, dan di dalam APBN 2024 itu ada Rp480 triliun yang dialokasikan untuk belanja pegawai atau setara dengan hampir 20?ri APBN," kata Bhima dalam tayangan Metro Siang, Metro TV, Kamis, 4 Januari 2024. 

Menurut Bhima, kebijakan menaikan gaji ASN meningkatkan anggaran yang sifatnya birokrasi. "Jadi bayangkan 20% APBN yang sebagian hasil dari pajak masyarakat itu digunakan untuk belanja yang sifatnya konsumtif yaitu belanja pegawai," ujarnya. 

Bhima mengungkap, masih banyak masyarakat yang membutuhkan anggaran untuk perlindungan sosial dibandingkan anggaran belanja pegawai. Bahkan, anggaran belanja perlindungan sosial masih kalah jauh dibandingkan belanja pegawai.

"Jadi bisa terlihat jelas bahwa pemerintah ini semakin memprioritaskan belanja yang sifatnya konsumtif, belanja yang sifatnya kemudian habis hanya untuk birokrasi rutin," ujar Bhima.

Bhima juga menilai bahwa kebijakan pemerintah ini bertolak belakang dengan upaya pemeritah untuk melakukan digitalisasi. Ketika pemerintah berbicara soal digitalisasi, kata Bhima, seharusnya tidak ada kenaikan gaji ASN.

"Yang perlu dilakukan adalah investasi terhadap digital, sehingga kerjaan ASN bisa menjadi lebih ringan, jumlah pegawainya berkurang, maka efisiensi birokrasi bisa tercapai," jelas Bhima. 

Kebijakan ini, lanjut Bhima, sering terjadi menjelang pemilu. Siklus lima tahunan. 

"Salah satu belanja yang paling banyak dinaikkan selain belanja bantuan sosial adalah belanja yang berkaitan dengan birokrasi entah tunjangannya naik atau pegawai naik," ucapnya. 

Bhima menyebut politik anggaran di Indonesia tidakberdasarkan pada politik anggaran yang rasional. Saat ini, masyarakat lebih membutuhkan ketahanan pangan dan pupuk yang harganya lebih murah. 

"Tapi anggaran pupuk juga tidak naik signifikan, justru yang dinaikkan adalah gaji ASN, jadi kontradiksi-kontradiksi itu mencerminkan bahwa pemerintah hari ini hanya ingin APBN untuk menyenangkan sebagian pihak untuk tujuan politik tertentu," tegasnya.