Gibran Saksikan Ikrar Netralitas ASN Surakarta

Calon wakil presiden nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka belum juga melakukan kampanye di hari kedua, Rabu, 29 November 2023. Gibran justru memilih menghadiri ikrar netralitas ASN Pemkot Surakarta di Pemilu 2024.

Gibran tampak menyaksikan para ASN Pemerintah Kota Surakarta membacakan ikrar netralitas di Pemilu 2024. Pembacaan ikrar netralitas dipimpin Ketua Bawaslu Surakarta.

Gibran yang hari ini bertugas sebagai Wali Kota enggan menanggapi pertanyaan wartawan soal kampanye dan politik. 
 
Ketua Bawaslu Surakarta Budi Wahyono mengingatkan semua pejabat negara hingga kepala desa maupun lurah dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Budi berharap ASN Pemkot Surakarta menjunjung tinggi netralitas dan menghindari konflik kepentingan.

ASN Jateng Diwajibkan Ikrar Netralitas Setiap Senin

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pembacaan ikrar netralitas aparatur sipil negara ASN setiap Senin saat apel pagi.

Kades dan Kepsek di Banyumas Dijatuhi Sanksi karena Tak Netral

Problem Netralitas di Pemilu 2024 Masih Bikin Was-Was

Tahapan kampanye Pemilu 2024 akan dimulai 28 November 2023. Tapi suara-suara yang mengkhawatirkan ketidaknetralan aparat dari tingkat pusat hingga desa justru meluas. Bagaimana memastikan proses dan hasil pemilu 2024 kredibel?

Puluhan orang berdemonstrasi gara-gara Bupati Majalengka meminta ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer memilih Ganjar-Mahfud dalam pemilu. Padahal, ASN seharusnya netral.

Massa dari Forum Majalengka Peduli Pemilu tadinya protes di depan Kantor Bupati Majalengka, tapi tidak ditanggapi. Lalu, massa bergerak ke Kantor DPRD Majalengka yang juga tidak ditanggapi anggota parlemen.
 
Massa aksi kemudian menduduki ruang rapat paripurna sekitar 15 menit. Para demonstran ini melakukan simulasi rapat seolah-olah sedang rapat paripurna.

Mereka menuntut bupati untuk menghentikan ajakan terhadap ASN atau honorer memilih capres-cawapres yang didukung PDI Perjuangan.

Koordinator Aksi Dadang Iriawan mengatakan, hingga kini Bupati Majalengka Karna Sobahi masih aktif mengajak dan memenangkan Ganjar-Mahfud. Hal itu dinilai mencederai demokrasi.

Sementara itu, pada Minggu malam, 26 November 2023, calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka blusukan di Jelambar, Jakarta Barat. Gibran tampak memakai kemeja corak berwarna kuning dan didampingi istrinya, Selvi Ananda.

Saat menyapa warga Jelambar, Gibran membagikan buku, susu, dan sembako yang diberikan pada anak-anak. Warga pun antusias dan ingin bersalaman serta foto bersama Gibran.

Dalam kesempatan itu, Gibran berpesan semua warga akan dapat buku, susu dan sembako. Jika ada warga yang belum dapat, maka akan diberikan keesokan harinya. Gibran pun mengucapkan terima kasih pada warga yang sudah dating.

Munculnya gejala ketidaknetralan dan minimnya penegakan aturan kampanye membuat sejumlah pihak ragu bahwa pada pemiu 2024 mendatang, netralitas dan aturan kampanye akan ditegakkan.

Bupati Majalengka Diprotes Gara-Gara Minta ASN Dukung Ganjar-Mahfud

Puluhan orang berdemonstrasi gara-gara Bupati Majalengka meminta ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer memilih Ganjar-Mahfud dalam pemilu. Padahal, ASN seharusnya netral.

Massa dari Forum Majalengka Peduli Pemilu tadinya protes di depan Kantor Bupati Majalengka, tapi tidak ditanggapi. Lalu, massa bergerak ke Kantor DPRD Majalengka yang juga tidak ditanggapi anggota parlemen.
 
Massa aksi kemudian menduduki ruang rapat paripurna sekitar 15 menit. Para demonstran ini melakukan simulasi rapat seolah-olah sedang rapat paripurna.

Mereka menuntut bupati untuk menghentikan ajakan terhadap ASN atau honorer memilih capres-cawapres yang didukung PDI Perjuangan.
 
Koordinator Aksi Dadang Iriawan mengatakan, hingga kini Bupati Majalengka Karna Sobahi masih aktif mengajak dan memenangkan Ganjar-Mahfud. Hal itu dinilai mencederai demokrasi.

Ombudsman: Netralitas Adalah Mahkota Aparat Pelayanan Publik

Pelanggaran Netralitas Disebut Terjadi Jauh-jauh Hari

Ombudsman: Pelanggaran Netralitas ASN Terjadi 2 Arah

Awasi Netralitas ASN, Ombudsman Bikin Posko di 34 Provinsi

Isu Netralitas Digaungkan, Anies Sentil Kasus Pj Bupati Sorong

Ombudsman Pelototi Netralitas ASN di Pemilu 2024

Gubernur Sulteng Sebut Netralitas ASN Kunci Keberhasilan Pemilu

Bawaslu Ingatkan Ancaman Pidana Pemilu Bagi Kepala Desa Tak Netral

Pemkab Garut Bentuk Tim Pemantau Netralitas ASN di Pemilu 2024

Pelanggaran Netralitas ASN Rawan Terjadi di Tojo Unauna

Yasonna Diminta Cuti sebagai Menkumham agar Netral di Pemilu

8 Staf Kepresidenan Mundur

Jakarta: Delapan pegawai di Kantor Staf Presiden (KSP) mundur. Mereka pamit karena hendak bertarung di pemilu legislatif.

Pengunduran mereka untuk menjaga netralitas. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, mereka harus mundur karena kini berstatus aparatur sipil negara (ASN). Mereka terlibat urusan politik praktis 2024.

"Sebagai caleg, mereka harus mundur dan itu sudah dilakukan," kata Moeldoko di Jakarta, baru-baru ini.

Alasan lainnya dari pengunduran diri tersebut karena mereka memutuskan untuk bergabung dalam tim kampanye nasional (TKN).

"Yang kedua ada yang sebagai anggota TKN, tim kampanye nasional." ucap Moeldoko.

10 ASN Ketahuan Tak Netral soal Pemilu

Tak Netral, 3 ASN di Kota Semarang Dijatuhi Sanksi

ASN Dilarang Pose Jari Selama Masa Pemilu 2024

Pemerintah telah mengeluarkan aturan soal larangan pose jari bagi ASN demi menjaga netralitas selama masa Pemilu 2024. Unggahan akun X Imigrasi Papua ini menunjukkan sejumlah pose yang dilarang untuk ASN.

Larangan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB yang ditandatangani oleh MenPAN-RB, Mendagri, Plt Kepala BKN, Ketua Komisi ASN dan Ketua Bawaslu pada September 2022 lalu.
 
Dalam SKB poin 7, ASN dilarang mengunggah bentuk dukungan terhadap kandidat tertentu seperti pose jari dengan simbol nomor urut capres-cawapres sebagai tanda dukungan paslon, foto dengan capres, cawapres, kepala daerah, dan caleg ke media sosial.

Jika melanggar, diancam sanksi disiplin berat yang terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan selama 12 bulan, hingga pemberhentian dari sebagai ASN.

Pemprov Jabar Deklarasikan Sikap Netral dalam Pemilu 2024

Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendeklarasikan sikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada aparat negara yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi berat hingga dikeluarkan.

Deklarasi digelar di Gedung Merdeka Kota Bandung pada Sabtu, 18 November 2023. Penyampaian deklarasi bertajuk Jabar Anteng dihadiri 500 undangan yang terdiri dari forkopimda, aparat negara, perwakilan partai politik (parpol), akademisi, komunitas, dan tokoh masyarakat Jabar. 

Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, deklarasi ini merupakan kegiatan bersama antara pemerintah dan masyarakat Jabar. Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden menciptakan suasana kondusif yang aman netral dan tenang dalam pemilu 2024.

"Kami menjamin bahwa ASN, TNI, dan Polri akan netral dan tidak akan berpihak pada Pemilu 2024," ujar Bey.

Sementara itu, tokoh masyarakat Sunda Didi Turmudzi berharap deklarasi ini bukan hanya sekadara seremonial saja. Perlu ada upaya konkret dari semua pihak yang terlibat.

"Jangan hanya seremonial untuk kepentingan politik sesaat, karena ini menyangkut masalah bangsa ke depan," kata Didi.

Menkominfo: Netralitas ASN Jadi Isu Krusial Jelang Pemilu 2024

Pj Gubernur Jateng Selidiki ASN Curhat Diperintahkan Menangkan Ganjar

Semarang: Viral sebuah video seorang ASN perempuan curhat diperintahkan pimpinannya untuk memilih Ganjar Pranowo dan PDIP pada Pilpres 2024. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana akan mengecek kebenaran sosok perempuan tersebut.

"Kita ada tim satuan tugas untuk pengecekan dan penyelidikan. Apakah betul atau tidak," ujar Nana, Rabu, 15 November 2023.

Namun Nana tidak menyinggung soal sanksi. Menurutnya hal itu menjadi kewenangannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Mungkin lebih mengarah ke Bawaslu ya. Bukan tugas kita terkait masalah kampanye," kata Nana.

Jagad maya dihebohkan dengan seorang berseragam ASN warna khaki dengan badge bertuliskan Pemerintah Kabupaten Boyolali curhat diperintah untuk memenangkan PDIP . Dia juga diperintahkan untuk memilih pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD.

Video berdurasi 1 menit 45 detik ini viral setelah diunggah akun tiktok @asepppratama01_ pada14 november 2023.  Lebih lanjut dalam video tersebut, perempuan itu juga membeberkan bahwa pegawai di Pemdes Boyolali bahkan sudah dipetakan siapa saja yang tidak akan menolak instruksi untuk memilih Ganjar dan PDIP. Instruksi ini diduga diperintah Bupati Boyolali.

Apabila tidak menataati arahan tersebut, yang bersangkutan akan mendapatkan ancaman berupa mutasi. Bisa dipindahkan ke wilayah kerja yang jauh dari rumah.

Bawaslu: Netralitas ASN Dipertaruhkan dalam Pemilu 2024

ASN Wajib Netral, Bupati Bandung Barat: Ingat Masa Depan

Fraksi DPR yang Menyoroti Netralitas TNI Terpetakan

Jenderal Agus Subiyanto Jamin TNI Netral di Pemilu 2024

Kepala Staf TNI AD (KSAD) sekaligus calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjamin TNI akan bersikap Netral saat Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai Panglima TNI di Komisi I DPR.

Komisi I DPR menyepakati Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Kesepakatan diambil usai fit and proper test. 

Nama Agus disepakati di semua fraksi. Selanjutnya DPR akan menggelar Rapat Paripurna pada 21 November 2023 dengan agenda menyetujia Agus Subiyanto untuk dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI.

Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan netralitas TNI di Pemilu 2024 harga mati. Ancaman hukuman pidana atau disiplin akan diterapkan, apabila TNI terbukti berpolitik praktis.

Jaminan netralitas ditekankan mengingat banyaknya anggapan bahwa ia orang dekat dari Presiden Joko Widodo. 

Utut Adianto Jadi Ketua Panja Netralitas TNI

Menyoal Komitmen Aparat Netral

Isu netralitas terus memanas. Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto yang mempertanyakan sikap TNI bila harus memilih antara netralitas dan loyalitas. Oleh karena itu, muncul usul pembentukan Panitia Kerja untuk mengawasi netralitas TNI dalam pesta demokrasi. 

"Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari akan kesibukan kita menjadi caleg, kita membuat pengawasan," kata Utut, baru-baru ini.

Profesionalitas dan netralitas lembaga negara belakangan ini memang sedang menjadi sorotan. Pemicunya, isu pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam sidang gugatan uji materi syarat usia minimal capres-cawapres. 

Pekan lalu, muncul usulan hak angket dari Politisi PDIP Masinton Pasaribu. "Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR," ujar Masinton, kala itu. 

Untuk mencegah konflik kepentingan, MKMK mencabut kewenangan Anwar Usman dalam sidang sengketa hasil Pemilu Serentak. Sebelumnya, MKMK memutuskan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat kode etik dan dicopot dari jabatan Ketua MK. 

"Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," kata Ketua MKMK Jimly Assiddiqie.

Banyak kalangan masyarakat yang mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Beberapa waktu lalu, Presiden menggelar makan siang bersama seluruh bakal calon presiden untuk memperkuat narasi netralitas tersebut. 

Namun, sebagian publik mempersepsikan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden. 

Dianggap Tak Netral, Puluhan Anggota PGRI Subang Kampanyekan Calon DPD RI