Pimpin Deklarasi Netralitas ASN, Pj Gubernur DKI: Kalau Ada yang Tidak Netral Laporkan!

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi. MI/Farhan

Pimpin Deklarasi Netralitas ASN, Pj Gubernur DKI: Kalau Ada yang Tidak Netral Laporkan!

Farhan Zhuhri • 14 November 2024 19:03

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memimpin langsung Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan TNI-Polri. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta serta perwakilan ASN, KPU, hingga Bawaslu.

“Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah di depan mata. 27 November 2024 tinggal dua minggu lagi. Untuk menjaga netralitas ASN, tentu saja kita berharap nanti bisa mewujudkan Pilkada yang bermartabat dan berintegritas,” kata Teguh di Jakarta Pusat, Kamis, 14 November 2024.

Pihaknya berkomitmen menyukseskan Pilkada DKI Jakarta agar bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat dan berintegritas. Menurut Teguh, menjaga netralitas ASN menjadi salah satu tugas penting Pemprov DKI Jakarta. 

Ia menyebut, sebanyak 64.135 orang ASN, baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta sebanyak 121.803 orang pegawai di lembaga kemasyarakatan, harus menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Kalau ada ASN maupun personel lembaga kemasyarakat yang terindikasi tidak netral, bahkan jika ada kebijakan Pemprov DKI yang tendensius tidak netral atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tolong laporkan dan beritahu kami,” tegasnya.
 

Baca juga: 

Pemprov DKI Antisipasi TPS Rawan Banjir



Dalam upaya meningkatkan kesadaran ASN dan menegakkan netralitas, pihaknya terus sosialisasi dan bimbingan teknis, membuat surat edaran dan imbauan di berbagai platform media sosial, serta penandatanganan pakta integritas dan deklarasi netralitas ASN.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Pusat dalam menegakkan netralitas ASN. Salah satunya, terkait kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) yang akan diadakan setelah Pilkada.

“Saya pastikan, saya akan membawa jajaran Pemprov DKI untuk netral. Kami siap untuk netral. Tidak ada hal-hal lain yang kami lakukan, kecuali ingin mendukung suksesnya Pilkada DKI Jakarta yang luber, jurdil, bermartabat, dan berintegritas,” tegas dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Eko Nordiansyah)