Pj Gubernur DKI Bakal Gelar Deklarasi Netralitas Pilkada 2024

Ilustrasi ASN. Foto: Medcom/Daviq Umar Al Fariq.

Pj Gubernur DKI Bakal Gelar Deklarasi Netralitas Pilkada 2024

Mohamad Farhan Zhuhri • 11 November 2024 14:57

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, bersama Bawaslu dan KPU DKI Jakarta akan menggelar deklarasi netralitas bagi para aparatur sipil negara (ASN). kegiatan tersebut rencananya diselenggarakan pada 14 November 2024. 

“Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pilkada adalah netralitas ASN. Kami sudah tegaskan dalam berbagai kesempatan terkait netralitas ASN. Untuk itu, pada hari Kamis, 14 November 2024, kami akan menggelar Deklarasi Netralitas ASN bersama Bawaslu dan KPU DKI Jakarta, serta jajaran terkait,” kata Teguh di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 11 November 2024.

Ia menjelaskan, pihaknya juga terus berupaya menyelesaikan berbagai tantangan yang terjadi di Pilgub Jakarta. Tantangan yang dimaksud yaitu politik uang, antisipasi isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA). 

Pemprov DKI Jakarta juga akan memaksimalkan meningkatkan partipasi pemilih. Sebab, menjadi indikator kesuksesan penyelenggaraan Pilkada.
 

Baca juga: DPR Ingatkan Pj Kepala Daerah Netral Jelang Pencoblosan Pilkada

"Untuk itu, kita berupaya mengatasi tantangan tersebut agar pelaksanaan Pilkada dapat jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dengan situasi politik yang stabil, serta partisipasi masyarakat yang tinggi,” ungkap dia.

Teguh memaparkan pihaknya telah membentuk DESK Pilkada DKI Jakarta. Pembentukan tersebut dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 506 Tahun 2024. 

DESK Pilkada bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat terkait menghormati pilihan dan pendapat yang berbeda, mengikuti Pilkada dengan gembira, patuh kepada aturan penyelenggara pemilu, tidak menyebarkan berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian, serta mencegah politik SARA.

Upaya lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah memetakan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan banjir dan konflik. Langkah mitigasi bakal dilakukan terhadap TPS tersebut.

“Ini sudah kita petakan semua. Bahkan, di titik-titik TPS rawan banjir dan konflik, sudah ada petugas yang standby di sana. Mudah-mudahan dengan persiapan ini, semua TPS dalam kondisi yang terkendali,” ujar dia. 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Anggi Tondi)