Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan lembaga-lembaga anti korupsi perlu gencar membangun edukasi dan mensosialisasikan budaya anti korupsi di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang terus menurun.
"Berdasarkan indeks yang sudah kami hitung tersebut, tentunya sebagian besar karena persepsi dalam keluarga, persepsi komunitas, pengalaman publik, dan pengalaman lainnya. Untuk kita bisa memperbaiki ke depan budaya anti korupsi di Indonesia bisa terus kemudian dibangun dengan cara edukasi dan mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membangun persepsi anti korupsi yang lebih baik ke depan," kata Amalia dalam rilis virtual, Senin, 15 Juli 2024.
Perilaku Masyarakat Semakin Permisif
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terjadi penurunan IPAK pada 2024 ke posisi 3,85. Skor itu menunjukkan bahwa masyarakat makin permisif terhadap perilaku korupsi. Keterangan itu disampaikan oleh PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis virtual pada Senin, 15 Juli 2024, siang.
"Penurunan IPAK tentunya merupakan indikasi bahwa masyarakat lebih permisif terhadap perilaku korupsi," Amalia.
Sebagai perbandingan, skor pada 2024 lebih rendah dari 2023 yakni 3,92. Sedangkan pada 2022 sejumlah 3,93, 2021 sejumlah 3,88, dan 2020 sejumlah 3,84.
Amalia menjelaskan, IPAK merupakan ukuran yang mencerminkan perilaku anti korupsi di masyarakat. Ukurannya yakni dengan skala 0 - 5. Data per 2024 tersebut dihimpun berdasarkan sampel sebanyak 11 ribu rumah tangga. Pendataan dilakukan dengan wawancara tatap muka pada Senin, 22 April hingga Rabu, 22 Mei 2024.
"IPAK konsisten menurun dalam dua tahun terakhir. Apakah bisa disimpulkan bahwa budaya anti korupsi di Indonesia terus menurun? Saya sampaikan bahwa IPAK ini terdiri dari dimensi persepsi dan dimensi pengalaman kemudian dicerminkan oleh indeks persepsi dan indeks pengalaman," jelas Amalia.
Streaming