Jelang Pemilu 2024, penyelenggara pemilu terus digoyang berbagai masalah. Mulai dari dugaan pelecehan seksual Ketua KPU RI kepada ketum parpol hingga menangnya gugatan Partai Prima di PN Jakarta Pusat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menekankan bahwa KPU harus sesuai dengan tugasnya yakni mengawal pemilu dan jangan mengomentari atau berwacana di luar ranah dari KPU.
"Jadi kita sudah sampaikan KPU jalankan aja undang-undang. Selama undang-undang itu belum berubah, itulah yang harus dilakukan. KPU juga jangan berwacana, biar yang berwacana itu pembuat undang-undang misalnya soal sistem Pemilu," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa dalam program Metro Pagi Prime Time Metro Tv, Minggu (2/4/2023).
Saan juga mengatakan yang terpenting bagaimana menjaga integritas penyelenggara dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu itu menjadi hal sangat penting.
"Karena integritas dan kredibilitas di tengah tarik menarik politik ini, penyelenggara ini pertaruhannya. Jadi menurut saya penyelenggara mempertahankan integritas dan kredibilitas sangat penting," ujar Saan Mustopa.
Sementara itu anggota Perludem, Titi Anggraeni mengatakan penyelenggara Pemilu rentan sekali tergelincir karena kepentingan yang berputar di tengah penyelenggaraan pemilu sangat besar.
"Oleh karena itu mereka dibentengi oleh prinsip kerja dan kode etik penyelengaraan pemilu yang membuat mereka memang sebagai penyelenggara pemilu banyak batasan-batasannya," ujar Anggota Perludem, Titi Anggraeni.
