Anggota DPD Aceh Menolak Keras Pemprov Sumut Kelola 4 Pulau Aceh Singkil

Anggota DPD RI asal Aceh Azhari Cage menolak keras tawaran Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution untuk mengelola empat pulau yang baru-baru ini disahkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi milik Sumut. Azhari menyatakan tidak ada alasan bagi pemerintah Aceh menerima tawaran tersebut karena hal itu dinilainya sebagai bentuk pengabaian terhadap hak kepemilikan Aceh.
 
Sebagai bukti, Azhari mengungkap dokumen sejarah termasuk surat tanah yang dikeluarkan pada 17 Juni 1965 oleh Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Aceh, Sukirman. Surat tersebut mengakui kepemilikan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil oleh warga Aceh Selatan.
 
Selain itu, ia juga merujuk pada kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara pada 1988 dan 1992 yang semakin mengukuhkan status kepemilikan Aceh. Azhari mendesak pemerintah Aceh untuk bersikap tegas menolak segala bentuk tawaran pengelolaan bersama dari provinsi lain.
 
Ia juga menyerukan seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu mempertahankan hak atas pulau-pulau tersebut.
 

Baca: Keputusan Kemendagri Tetapkan 4 Pulau di Aceh Singkil Milik Sumut Abaikan Fakta Sejarah

“Kita secara tegas menyatakan bahwa itu adalah milik Aceh. Maka dalam hal ini tidak ada istilah pengelolaan bersama. Bagaimana kita punya kita kita bilang kelola bersama dengan orang lain? Itu orang gila yang mengatakan seperti itu!” kata Azhari dikutip dari Primetime News, Metro TV, Kamis, 12 Juni 2025.
 
“Kita mengharapkan pemerintah Aceh agar benar-benar tegas, benar-benar bersikap dalam hal ini. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang tidak diinginkan oleh masyarakat Aceh, Yang tidak diinginkan oleh masyarakat Singkil, yang tidak diinginkan oleh pemilik tanah, dan yang tidak kita inginkan semua,” sambungnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Ali Basrah bakal meminta penjelasan tentang sejauh mana putusan Mendagri menyangkut keempat pulau yang berpindah status menjadi milik Sumatera Utara tersebut.
 
“Kita sudah menginput ya mendapatkan informasi data-data yang valid agar betul-betul kita bekerja sebagaimana Pemerintah Aceh dilibatkan secara langsung atau sepihak oleh pemerintah perusahaan. Kalau komunikasi sudah, kemarin sudah. Kita besok malam akan hadir di Pondok Gubernur. Kami akan bahas besok malam,” kata dia.