Kemenkeu Belum Putuskan Kenaikan Gaji ASN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan belum mengambil keputusan terkait usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara termasuk pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun 2026. Dirjen Anggaran Kemenkeu Lucky Al Firman mengatakan pihaknya baru menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia PAN RB dan saat ini masih melakukan kajian menyeluruh.

Ia menegaskan penentuan kenaikan gaji ASN bukanlah keputusan sederhana. Banyak faktor yang harus dihitung secara komprehensif karena kebijakan remunerasi selalu terkait erat dengan agenda reformasi birokrasi. Lucky menambahkan, kinerja dan produktivitas ASN juga menjadi pertimbangan bagi Kemenkeu sembari terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB.
 

Baca: Tarik Utang Baru Rp570,1 Triliun, Wamenkeu: Kita Lakukan dengan Hati-hati

Sebagai catatan, rencana kenaikan gaji bagi para ASN termasuk Polri dan TNI juga sempat muncul lewat Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah (RKP) 2025.

Dalam lampiran aturan tersebut tertulis adanya peningkatan kesejahteraan ASN melalui penaikan gaji yang meliputi guru, dosen, tenaga, kesehatan, dan penyuluh TNI, Polri, dan pejabat negara.

"Meningkatkan gaji itu tidak seperti itu. Contohnya kita  selalu lihat ini bagian dari kita menata organisasi melakukan transformasi birokrasi suruhan. Makanya kita kerja sama dengan Menpan-RB kan remurasi itu adalah salah satu faktornya, salah satu elemennya. Kita lihat selalu kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa dan tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu fakta-fakta yang mungkin kita pertimbangkan," kata Lucky dikutip dari Metro Siang, Metro TV, Jumat, 21 November 2025.