ASEAN-Australia Harus Libatkan Hukum Internasional dalam Bertindak

Melbourne: Presiden Joko Widodo menghadiri retreat ASEAN-Australia yang bertemakan 'Our Vision for the Region and Addressing Shared Challenges'. Dalam retreat tersebut, Jokowi menekankan tiga hal.

"Di sesi ini, Bapak Presiden dalam pernyataan nasionalnya menekankan pentingnya ASEAN dengan Australia terus menghormati hukum internasional dan tidak boleh ada negara yang di atas hukum," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan pers virtual dari Melbourne, Australia, Rabu, 6 Maret 2024.

Retno menjelaskan, tiga hal yang ditekankan Jokowi, pertama tatanan berdasarkan aturan harus ditegakkan tanpa standar ganda.

Kedua, kata Retno, spirit dan paradigma kolaborasi harus terus diperkokoh agar tidak terjadi defisit kepercayaan. Retno menuturkan, kerja sama yang sifatnya inklusif sangat penting, dengan tujuan menciptakan kepercayaan strategis.

"Presiden juga harapkan Australia dapat jadi jembatan kerja sama ASEAN dengan PIF (Forum Kepulauan Pasifik) dan juga dengan IORA (Asosiasi Negara Kawasan Samudera Pasifik)," imbuhnya.

Hal ketiga, lanjut Retno, solidaritas terhadap Palestina. Presiden Jokowi menyerukan untuk menghentikan genosida di Gaza.

"Di sini Presiden kembali menekankan pentingnya gencatan senjata dan ajakan untuk terus memberikan dukungan kepada UNRWA, dan pentingnya solusi dua negara," tegasnya.

Sementara itu, KTT ASEAN-Australia menghasilkan dua dokumen, yakni Melbourne Declaration dan ASEAN-Australia Leaders Vision Statement.

Untuk Melbourne Declaration, berisi arah kerja sama di bidang politik keamanan, ekonomi dan sosial budaya ke depan. Sedangkan ASEAN-Australia Leaders Vision Statement berisi visi para pemimpin dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan geopolitik, geostrategi dan geoekonomi.

Baca juga: Bilateral Indonesia-Australia, Menlu Retno Angkat Isu Gaza Hingga Mobil Listrik