Pemilu di Depan Mata, Pemakzulan Apa Perlu?

Kekhawatiran independensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024 semakin menjadi sorotan. Hal itu menyusul dugaan kecurangan pemilu jelang hari pencoblosannya yang tinggal satu bulan lagi. Bahkan, berkembang usulan pemakzulan Presiden Jokowi.

Kritikus politik Faizal Assegaf mengungkap bahwa pemakzulan Presiden Jokowi bukan wacana baru. Petisi 100 sudah beberapa kali mendatangi DPR RI untuk menyampaikan keresahan mereka terhadap proses bernegara, namun tidak mendapat timbal balik.

Faizal mengaku sudah berupaya mencari cara-cara lain agar suara Petisi 100 ditampung DPR RI. "Kebetulan Pak Mahfud memunculkan satu ledakan politik di tengah kebekuan situasi," kata Faizal dalam tayangan Primetime News, Metro TV, Rabu, 10 Januari 2024. 

Mahfud MD, kata Faizal, adalah seorang yang memiliki jabatan strategis, yakni Menko Polhukam. Mahfud disebut membuka pintu jika ada masalah dugaan kecurangan pemilu.

"Saya mencoba berkomunikasi dengan Pak Mahfud dalam konteks warga negara dengan penyelenggara. Apakah dimungkinkan civil socienty?" ujar Faizal. 

Pertemuan Petisi 100 dengan Mahfud MD awalnya bukan berbicara soal pemakzulan Presiden Jokowi. Tetapi, keduanya berbicara soal gejolak, keresahan, dan kecemasan yang begitu masif akibat adanya kekuasaan terlalu jauh dalam penyelenggaraan pemilu.

"Itu secara spontan (pemakzulan). Itu bukan fokus pembicaraan dengan Pak Mahfud," ucap Faizal. 

Faizal pun merasa bingung Petisi 100 dan Mahfud MD seolah-olah menumbuhkan kesamaan pandangan untuk menhidupkan isu pemakzulan ini. "Apakah ini sebagai tekanan moral atau sebagai evaluasi pendekatan yang tegas atau alternatif mengevaluasi kekuasaan Jokowi? Saya masih meraba-raba," tuturnya. 

Pertemuan Petisi 100 dengan Mahfud MD sebetulnya berbicara tentang kecurangan bernegara, kecurangan demokrasi, dan kecurangan politik yang berimplikasi pada kecurangan pemilihan presiden. Hal itu dibuktikan dengan rubuhnya Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Kalau lembaga seperti MK saja sudah hancur, bagaimana pemilu ini bisa diawasi?," ucap Faizal. 

Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat mengatasnamakan kelompok Petisi 100 bertemu langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kementerian Polhukam. Pertemuan tersebut terkait pembentukan Satgas Pemilu oleh Kemenko Polhukam.

Kelompok Petisi 100 menyampaikan usulannya agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan. Mereka beralasan bahwa publik menduga ada keterlibatan presiden dalam Pemilu 2024. 

Kritikus politik Faizal Assegaf mengatakan pertemuan membahas potensi kecurangan pemilu. Petisi 100 juga menyampaikan kepada Mahfud MD berdasarkan pendapat publik. Presiden Joko Widodo diduga terindikasi melakukan kecurangan pemilu dengan memanaatkan kekuasaannya. 

Menurut Faizal mengatasnamakan Petisi 100, Presiden Joko Widodo harusnya dimakzulkan dari jabatan. "Ada teman-teman dari Petisi 100 menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakjulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden," ucap Faizal.