Presiden Jokowi Evaluasi Penempatan TNI di Jabatan Sipil

Presiden Joko Widodo menegaskan akan melakukan evaluasi terkait kebijakan penempatan perwira TNI di jabatan-jabatan publik. Langkah tersebut akan dilakukan menyusul kasus korupsi yang dilakukan Kepala Basarnas Henri Alfiandi yang kini proses penanganannya menimbulkan polemik.

“Semua akan dievaluasi karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi," ujar Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. 

Jokowi juga menanggapi polemik KPK dan TNI dalam kasus Kabasarnas. Menurut Jokowi, persoalan itu terjadi hanya karena urusan koordinasi.

"Masalah koordinasi yang harus dilakukan semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan, sudah. Kalau itu dilakukan, rampung," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Koorsmin Kabasarnas Afri Budi Cahyanto yang kemudian menyeret Kepala Basarnas Henri Alfiandi. Mabes TNI menilai KPK tidak berwenang menangkap perwira TNI. Sebab, keduanya dinilai prajurit aktif dan seharusnya di proses melalui peradilan militer. Kondisi tersebut berujung permintaan maaf pimpinan KPK.