Pemerintah Gelontorkan Rp7 Triliun ke BPS untuk Perbaiki Data Desil

Jakarta: Pemerintah menganggarkan Rp7 triliun untuk pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sensus Ekonomi 2026. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memastikan data sosial ekonomi masyarakat lebih akurat.

“Jadi DTSEN sama sensus itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun lebih sedikit,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikutip dari tayangan Primetime News Metro TV, Kamis 27 Agustus 2026.

Purbaya menuturkan pemerintah memberikan tambahan anggaran setelah adanya permintaan untuk mendukung proses pembenahan data. Ia berharap kualitas DTSEN akan semakin baik pada tahun depan.

“Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik,” ujarnya.

Urgensi pembenahan DTSEN turut terlihat dari temuan ketidaksesuaian data di lapangan. Salah satunya dialami Timbul, seorang pengemudi becak motor di Yogyakarta.

Status kesejahteraan Timbul diketahui berubah drastis dari desil 1 menjadi desil 9. Perubahan tersebut membuat Timbul kehilangan akses terhadap sejumlah program bantuan pemerintah.

Kondisi itu juga berdampak pada pendidikan anaknya yang baru diterima di sebuah perguruan tinggi negeri. Biaya kuliah semester awal belum terbayar lunas sehingga keluarga Timbul khawatir mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

Timbul mengaku mengetahui perubahan status desil setelah mendapat informasi dari lurah setempat. Ia kemudian mempertanyakan perubahan data tersebut karena tidak sesuai dengan kondisi ekonominya sebagai pengemudi becak motor.

“Tadinya saya tanya kepada Bapak Lurah. Katanya, desil saya naik. Dari situ saya tahu kalau desil saya naik. Padahal, anak saya sudah mantap sekali ingin kuliah. Sementara pekerjaan saya hanya sebagai penarik becak,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan verifikasi langsung ke rumah Timbul.

“Sudah dilakukan verifikasi. Kemudian, yang bersangkutan juga memasukkan data melalui kanal yang telah ditentukan karena memang harus sesuai SOP. Semua harus dimasukkan melalui kanal-kanal yang sudah ditentukan, kemudian langsung kami lakukan verifikasi. Sebenarnya, semua program tentu dievaluasi. Yang penting, masyarakat memahami bahwa dalam penentuan desil tidak hanya pendapatan yang menjadi pertimbangan, tetapi ada beberapa variabel lain yang turut memengaruhinya,” jelasnya.