Kapolri Suyudi Ungkap Peran 4 Tersangka Penyadapan Ilegal

12 November 2026 09:14

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan secara terperinci peran empat perwira tinggi kepolisian yang telah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Joko Widodo/Prabowo Subianto. Pemaparan konstruksi perkara tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kapolri menerangkan bahwa dari hasil penyidikan mendalam dan pemeriksaan terhadap sedikitnya 28 orang saksi, keempat tersangka memiliki rantai komando serta peran yang berbeda, mulai dari inisiator perintah, pemberi izin, pelaksana teknis, hingga pihak yang berupaya menghilangkan jejak digital.

Berikut rincian peran keempat tersangka sebagaimana diungkapkan Kapolri:

1. Jenderal LSP (Eks Kapolri): Inisiator Target dan Pengguna Akhir (End User)


Jenderal Polisi (Purn) LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode terjadinya peristiwa, diduga menjadi figur sentral pengendali operasi. LSP berperan memberikan perintah langsung dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun pesan WhatsApp kepada pejabat bawahannya. Selain memerintahkan pergerakan personel, LSP merupakan penerima hasil akhir (end user) dari seluruh data sadapan ilegal tersebut. Dalam berkas perkara, LSP ditahan hingga 23 November 2026.

2. Irjen SU (Eks Kadiv TIK Polri): Pemberi Persetujuan dan Analis Data


Irjen Pol SU, yang kala itu menjabat Kadiv TIK Polri sekaligus Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri, berperan memberikan izin pelaksanaan penyadapan. SU bertugas meneruskan dan mengolah laporan dari Bagmon berupa laporan harian serta laporan analisis intelijen sebelum diserahkan langsung ke meja Jenderal LSP. SU resmi ditetapkan tersangka pada 5 November 2026 dan menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026.

3. Irjen EH (Eks Plt Kabakmon): Pelaksana Teknis Penyadapan Tanpa Izin Penyidik


Irjen Pol EH, selaku Plt Kabakmon Robinopsnal Bareskrim Polri (periode Desember 2024–Oktober 2025), diduga menerima arahan target dari SU atas instruksi Jenderal LSP. EH kemudian memberikan persetujuan operasional penyadapan kepada para teknisi melalui pesan instan WhatsApp secara sepihak tanpa adanya surat permohonan resmi dari penyidik (non-prosedural). EH kini menjalani masa penahanan hingga 22 November 2026.

4. Irjen AS (Eks Kadivkum Polri): Penggerak Surveillance hingga Penghapusan Jejak Digital


Irjen Pol AS, yang menggantikan posisi Plt Kabakmon (Oktober 2025–Oktober 2026), diduga menerima perintah lanjutan dari Jenderal LSP untuk menggerakkan operator menyadap target tanpa permohonan penyidik. Selain memerintahkan tim lapangan melakukan pembuntutan fisik (surveillance), AS berperan penting dalam upaya perintangan dengan memerintahkan penghapusan berkas rekaman suara (voice), log activity penyadapan, serta pembubaran grup WhatsApp koordinasi operasi. AS ditahan hingga 21 November 2026.

   

Dijerat Pasal Berlapis hingga Penyelidikan Dugaan Makar


Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis sesuai porsi masing-masing:
  • Tindak Pidana Penyadapan: Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
  • Penghilangan Dokumen Elektronik: Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara.
  • Akses Ilegal (Illegal Access): Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP baru dengan ancaman 6 hingga 7 tahun penjara.
  • Penyertaan dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP baru mengenai perbuatan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.

Terkait adanya laporan dugaan pemufakatan jahat tindak pidana makar untuk menggulingkan pemerintahan sah, Kapolri menegaskan bahwa penyidik masih melakukan penyelidikan terpisah.

"Temuan penyadapan ilegal, akses ilegal, maupun penghapusan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat langsung disimpulkan sebagai tindak pidana makar. Diperlukan pembuktian dan penelusuran motif serta rantai perintah yang diuji secara terpisah dan mendalam," kata Jenderal Suyudi dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.

Menutup keterangannya, Kapolri menegaskan komitmen Korps Bhayangkara untuk membuka tabir kasus ini secara transparan tanpa pandang bulu demi menjaga marwah hukum.

"Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, melainkan dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan. Penegak hukum harus bersedia tunduk pada hukum yang sama," ucapnya.

(Nopita Dewi)


Close Ads X
Close Ads X