Raker Komisi III, Kapolri Beberkan Pasal Berlapis untuk Tersangka Penyadapan

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026. Dokumentasi/ Metro TV.

Raker Komisi III, Kapolri Beberkan Pasal Berlapis untuk Tersangka Penyadapan

Lukman Diah Sari • 12 November 2026 09:26

Jakarta: Polri masih mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Korps Bhayangkara yakni LSP, AS, EH, dan SU. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Suyudi Aruo Seto membeberkan sejumlah pasal yang disangkakan terhadap para tersangka.

"Terhadap perbuatan yang diduga terjadi, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai dengan karakteristik perbuatan dan peran masing-masing tersangka," kata Suyudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Suyudi merinci pertama, terkait dugaan penyadapan, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, dikenakan Pasal 48 juncto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE. Ancaman pidana penjaranya paling lama 8 tahun.


Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026. Dokumentasi/ Metro TV.

Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, penyidik menerapkan Pasal 332 Ayat 1 atau Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 Huruf c dan/atau Huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

"Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelas Suyudi.


(Lukman Diah Sari)