Komisi III Dorong Polri Gunakan Pasal Makar di Kasus Penyadapan Presiden

Jakarta: Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, tokoh masyarakat, hingga pejabat negara dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta mengancam kedaulatan negara. Komisi III mendorong agar pengusutan kasus ini tidak dibatasi dan disederhanakan dengan pasal dalam UU ITE.

"Ini bukan delik intersepsi transmisi elektronik biasa, ini harus diusut hingga ke pasal-pasal makar," tegas  Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat membuka rapat kerja khusus dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Habiburokhman mengatakan pengusutan ke arah makar dapat dilakukan karena sasaran penyadapan ilegal adalah  Kepala Negara berserta tokoh bangsa. Menurut dia, hampir dipastikan ada praktik politik kotor berskala sangat besar dalam operasi penyadapan ini.
 

Habiburokhman menyampaikan Komisi III mendapat informasi, pelaku penyadapan juga melakukan pemantauan ilegal, profilling ilegal, pembunuhan karakter, kriminalisasi, dan menggunakan hukum sebagai sarana kepentingan politik. Selain itu, mereka membangun opini secara ilegal di media sosial, penggalangan atau menyabotase kebijakan pemerintah, serta penggalangan dana lewat bisnis ilegal.

"Rangkaian tersebut secara tidak langsung membahayakan negara dan Kepala Negara, sekaligus mengancam keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia," ujar Habiburokhman.


Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Tangkapan layar.

Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara. Mereka adalah LSP, ASN, EHS, dan SU.

Penyadapan diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026. Pihak Istana menilai tindakan penyadapan tersebut mengarah pada makar.