Kapolri Ungkap Empat Pelanggaran SOP Kasus Penyadapan

Jakarta: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap adanya sejumlah pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI.

Suyudi menjelaskan penyadapan di Pusat Pemantauan Polri diatur secara ketat melalui Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010. Berdasarkan aturan tersebut, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis dari penyidik, memenuhi syarat kelengkapan, dan melalui proses verifikasi yang sah.

"Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah. Pemusnahan data pun harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara," kata Suyudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Suyudi menjelaskan dalam pengusutan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, tim menemukan empat dugaan penyimpangan fatal yang dilakukan oleh oknum di internal.

"Ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik," jelas Suyudi.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Tangkapan layar

Lebih lanjut Suyudi menegaskan seluruh temuan penyimpangan tersebut kini telah menjadi bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan. Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas pelanggaran ini.

Rangkaian penyelidikan dan penyidikan kasus penyadapan ilegal ini telah berjalan sejak bulan lalu. Langkah hukum tersebut resmi dimulai setelah kepolisian menerbitkan Laporan Polisi (LP) pada 3 Oktober 2026.