Komisi III Rapat Kerja Khusus dengan Kapolri Bahas Penyadapan Presiden

Jakarta: Komisi III DPR menggelar rapat kerja khusus dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Komisi III akan meminta penjelasan dari Kapolri soal kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga pejabat negara.

"Agenda hari ini nanti adalah penjelasan dari Ketua komisi III terkait rapat ini, lalu ada penjelasan dari Pak Kapolri, dan tanya jawab," ujar ketua Komisi III Habiburokhman saat membuka rapat kerja khusus dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Habiburokhman menjelaskan rapat kerja khusus ini digelar sebagai salah satu bentuk Komisi III menjalankan fungsi pengawasan konstitusional. Habiburokhman secara tegas meminta Polri mengusut tuntas tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan kelompok eks Kapolri Jenderal LSP kepada Presiden hingga pejabat negara.
 

Habiburokhman menegaskan tindakan penyadapan ini sebagai bentuk pelanggaran serius, melanggar hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta mengancam kedaulatan negara.


Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Foto: Tangkapan layar.

"Bagaimana mungkin institusi kepolisian yang dimandatkan uu untuk mengayomi, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai Kepala Negara, tokoh tokong bangsa, bahkan pengawasnya sendiri. Perbuatan ini dapat diibaratkan menikam dari belakang," ujar Habiburokhman.

Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara. Mereka adalah LSP, ASN, EHS, dan SU.