Badai PHK Berpotensi Berlanjut, Pemerintah Didesak Segera Ambil Langkah Konkret

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi pada 2025 dikhawatirkan masih akan terus berlanjut. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jamsos dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta, Nurjaman menyebut turunnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama pelemahan dunia usaha, yang memicu maraknya PHK. 

"Karena kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang tidak begitu menyentuh kepada sektor-sektor yang ada di kita. Mestinya kebijakan-kebijakan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah harus menyentuh kepada produk-produk yang dihasilkan oleh produksi dalam negeri kita. Jangan sampai dihantam dengan badai-badai impor, mestinya Kita harus ekspor," jelas Nurjaman.

Lebih lanjut, Apindo pun memprediksi apabila tidak ada perubahan yang signifikan di dunia usaha, gelombang PHK pun tidak hanya berpotensi melanda sektor padat karya tetapi juga sektor lain, seperti padat modal dan sektor jasa.

"Tidak mungkin dunia usaha mengantisipasi untuk mengurangi atau untuk menahan lajunya PHK, tapi ini harus ditopang oleh seluruh stakeholder baik pemerintah dan juga kami dunia usaha, itu harus segera bergandengan tangan untuk untuk mengantisipasi badai ke depan ini," jelasnya.