Kuota Haji Dikorupsi, Niat Baik Jokowi Dikhianati

19 Oktober 2023, Joko Widodo yang kala itu menjabat presiden bertemu dengan Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud. Di sinilah lobi tambahan kuota haji 2024 bermula. Jokowi mengaku menyampaikan ke Pangeran Saudi itu tentang panjangnya antrean haji di Indonesia.

Namun setelah dapat tambahan kuota 20.000 orang, kebijakan Menteri Agama saat itu Yaqut Cholil Qoumas yang membagi masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan khusus justru syarat dugaan pelanggaran. 

"Seharusnya yang 20.000 itu kan semuanya dimasukkan ke reguler supaya waktu tunggunya menjadi lebih pendek gitu ya. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Akhirnya dibagi menjadi 50%:50%. Itu sudah jauh menyimpang dari niat awal," jelas Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
 

Baca juga: Korupsi Kuota Haji, Siapa Tersangka?

DPR pun sampai membentuk Panitia Khusus Haji untuk menginvestigasi lebih lanjut pembagian kuota haji ini. 

"Jadi di awal mengedepankan kasus praduga tak bersalah. Pansus Haji punya itikad baik memberi ruang seluas-luasnya bagi Menteri Agama saat itu memberikan penjelasan. Tapi beliau justru mangkir berkali-kali. Padahal kami sudah panggil hingga tiga kali, tapi beliau tetap mangkir," jelas Jubir Pansus Haji DPR RI 2024, Wisnu Wijaya.

"Jadi prinsip kami jelas saat itu, jika dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran undang-undang itu betul terbukti, maka aparat penegak hukum tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan tegas," tegasnya.

Niat Jokowi untuk memperpendek antrean haji justru berakhir dengan SK Menteri Agama yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 mengatur porsi kuota tambahan dibagi dua untuk haji reguler dan khusus. KPK sudah menaikkan status perkara dugaan korupsi kuota haji ini ke penyidikan, tapi belum menentukan tersangka.