Kecewa Diskon Listrik Batal, Warga Nilai Pemerintah Tidak Matang Mengkaji

Pembatalan program diskon tarif listrik oleh pemerintah menuai kekecewaan dari sebagian masyarakat. Mereka menilai keputusan tersebut tidak melalui kajian matang. Padahal subsidi listrik dinilai sangat membantu, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Taslim Prima, salah satu warga, menyayangkan pembatalan program yang pernah berjalan sebelumnya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Termasuk karyawan bergaji UMR hingga mahasiswa yang tinggal di indekos.
 

Baca Juga:  Diskon Tarif Listrik Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat, Sayangnya Batal

"Saya sangat sayang sekali kepada pemerintah, karena itu bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Itu pernah dilakukan dan sangat berguna, terutama untuk karyawan dengan gaji kecil, bahkan mahasiswa. Kenapa program sebagus itu tidak dilanjutkan kembali?" ujar Taslim dikutip dari Primetime News Metro TV pada Rabu, 4 Juni 2025.

Hal senada disampaikan Sofia Hasna, seorang pekerja sekaligus ibu rumah tangga. Ia kecewa diskon tarif listrik tidak jadi diterapkan. Terlebih di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup.

"Ekonomi semakin lesu, pendapatan berkurang, tapi listrik yang merupakan kebutuhan pokok justru tidak jadi disubsidi. Ini sangat disayangkan, terutama bagi kami masyarakat kecil," kata Sofia.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatalkan program diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk 79,3 juta orang pelanggan listrik di bawah 1.300 VA. 

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengatakan, pembatalan ini lantaran adanya keterbatasan waktu.

"Kita rapat diskon listrik penganggaran lebih lambat. Kalau Juni, Juli tidak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani, yang dikutip Selasa, 3 Juni 2025.

Sebagai gantinya, pemerintah akan menambah bantuan subsidi upah (BSU). Semula, BSU Rp150 ribu diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta selama dua bulan.

Pemerintah menambah bantuan itu menjadi Rp300 ribu per bulan. Dengan kata lain, 17,3 juta orang pegawai dan 565 ribu orang guru honorer akan mendapatkan bantuan Rp600 ribu selama dua bulan.

Nantinya, pihak Kemnaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yakni BSU sebesar Rp300 ribu per bulan, diberikan untuk bulan Juni dan Juli.


(Tamara Sanny)