Diskon Tarif Listrik Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat, Sayangnya Batal

Ilustrasi Foto: Shutterstock.

Diskon Tarif Listrik Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat, Sayangnya Batal

Naufal Zuhdi • 4 June 2025 18:43

Jakarta: Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyayangkan diskon tarif listrik yang dibatalkan oleh pemerintah. Padahal, ia menilai diskon tarif listrik bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja.

"Memang diskon tarif listrik bagi kelas menengah sebenarnya bisa jadi penggerak, tapi sayangnya memang dibatalkan oleh pemerintah," ucap Huda saat dihubungi, Rabu, 4 Juni 2025.

Di sisi lain, ia menyebut insentif untuk kelas menengah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Ia melihat selama ini pemerintah hanya fokus memberikan insentif ke kelas atas maupun kelas bawah.

"Insentif seperti bansos itu dinikmati oleh kelas bawah, dan ini tepat bagi kelas menengah. Kelas atas juga diberikan insentif untuk membeli mobil listrik ataupun rumah. Tapi kelas menengah pas-pasan tidak mendapatkan insentif. Mereka tidak mampu juga membeli mobil listrik atau rumah di kondisi seperti ini," ujarnya.
 

Baca juga: 

Begini Perbedaan Diskon Tarif Listrik Juni-Juli dengan Januari-Februari, Kalau Gak Batal



(Ilustrasi. Foto: Dok PLN)

Bandingkan dengan program MBG

Ia pun menyoroti soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah yang tetap dijalankan oleh pemerintah di saat pemerintah memberikan berbagai insentif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Ia menyatakan bahwa program MBG akan terus dilaksanakan karena program tersebut adalah program politik dari Presiden Prabowo langsung.

"Secara tujuan, sebenarnya program MBG ini bagus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, namun memang implementasinya yang kita pertanyakan. Hasilnya seperti yang kita lihat, belum sesuai dengan yang kita harapkan," tuturnya.

Kendati demikian, ia tetap mendukung program MBG terus berjalan, namun perlu dibarengi dengan perbaikan dari segi implementasi agar program tersebut bisa lebih optimal.

"Salah satunya terkait dengan penganggaran yang saya rasa sangat boros sekali. Jika dilakukan dengan mekanisme tertutup, artinya hanya golongan masyarakat miskin yang mendapatkan, saya rasa akan jauh lebih baik," ungkap dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Eko Nordiansyah)