PB HMI MPO Sampaikan Hasil Observasi Terhadap Eskalasi Massa

Perwakilan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menyampaikan hasil observasi mereka terhadap eskalasi aksi massa yang terjadi belakangan ini. Mereka menilai bahwa aksi massa tersebut tidak sepenuhnya muncul secara spontan, melainkan memiliki unsur desain yang terstruktur.

"Kami melakukan survei bahwasanya massa aksi yang hadir hari ini di berbagai daerah memiliki IPM atau Indeks Pembangunan Manusia rata-rata 6,0 sampai 7,0 atau bisa dibilang cukup rendah secara kognitif sehingga terdapat sikap mereka yang berbeda dalam melakukan massa aksi," katanya, di Kompleks Parlemen, Rabu, 3 September 2025.

PB HMI MPO menilai bahwa ledakan emosi massa dipicu oleh kasus meninggalnya almarhum Affan Kurniawan. Dalam situasi itu, keresahan sosial yang tidak terkelola berubah menjadi luapan emosi yang dimaknai secara berbeda oleh kelompok massa yang terlibat, terutama yang memiliki latar belakang IPM rendah.

"Sehingga mendefinisikan emosinya menjadi sebuah hal-hal yang cukup anarki," ujarnya. 
 

Baca juga: Perwakilan GMKI Sampaikan 6 Sikap Mahasiswa ke DPR

Untuk itu, PB HMI MPO mengambil beberapa sikap. Pertama, meminta kepada pimpinan DPR dan segenap elemen masyarakat untuk menegakan bersama supremasi sipil.

Kedua, meminta pimpinan DPR segera membentuk tim investigasi terhadap kondisi berbangsa dan bernegara yang sifatnya independen dan melibatkan segenap elemen masyarakat. Setelah itu, PB HMI MPO juga meminta pimpinan DPR untuk segera mereformasi DPR secara institusional. 

"Setelah itu kami juga meminta pimpinan DPR untuk segera mereformasi Polri sebagai bentuk komitmen supremasi sipil," ucapnya. 

Pimpinan DPR diminta menghapus pajak bagi masyarakat miskin. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa eskalasi massa yang terjadi saat ini dipicu dari kelompok tersebut.

"Terakhir, kami meminta pimpinan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai pengejawantahan komitmen Presiden Republik Indonesia dalam penuntasan masalah korupsi," tandasnya.