Memasuki dua tahun masa pemerintahan, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatatkan sejumlah realisasi program unggulan di berbagai sektor. Program-program tersebut dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat dasar.
Berdasarkan data capaian pemerintah yang dirilis, progres pembangunan dan ekonomi terlihat dari beberapa indikator utama, mulai dari sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, hingga penegakan hukum.
Sektor Pangan dan Energi
Pada sektor ketahanan pangan, produksi beras nasional pada tahun 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan produksi ini memungkinkan Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi sepanjang tahun 2025. Di sisi lain, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi juga dilaporkan turun hingga 20 persen.
Dalam transisi energi, kebijakan mandatori biodiesel B40 sepanjang 2025 diklaim berhasil menghemat devisa negara hingga Rp130,1 triliun. Kebijakan ini kemudian ditingkatkan melalui peluncuran mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026.
Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan
Pemerintah telah merampungkan revitalisasi 16.167 sekolah pada 2025, dengan target peningkatan menjadi 51.744 sekolah pada akhir 2026. Kesejahteraan tenaga pendidik juga didorong melalui kenaikan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menjangkau 57 juta penerima manfaat dengan realisasi anggaran mencapai Rp13,2 triliun hingga September 2026.
Di bidang kesehatan, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 106,3 juta warga. Pemerintah juga mengoperasikan 22 rumah sakit baru dan mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada 2026 guna menjaga mutu layanan bagi 285 juta peserta (80 persen peserta aktif).
Hilirisasi Ekonomi dan Perumahan
Untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, pemerintah tengah mendorong 26 proyek hilirisasi dengan total investasi sebesar Rp225 triliun. Langkah efisiensi juga dilakukan melalui konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menutup 328 entitas, yang menghasilkan penghematan biaya operasional (overhead) hingga Rp50 triliun.
Di tingkat akar rumput, 10.070 Koperasi Desa (Kopdes) dan Kelurahan Merah Putih telah beroperasi sebagai pusat distribusi hasil pertanian.
Terkait infrastruktur papan, realisasi Program 3 Juta Rumah tercatat mencapai 324.213 unit hingga pertengahan 2026. Anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (bedah rumah) juga ditingkatkan menjadi Rp8,59 triliun dengan target perbaikan 400.000 unit rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Penurunan Angka Kemiskinan dan Penegakan Hukum
Capaian tersebut sejalan dengan perbaikan indikator kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen (22,93 juta orang), berkurang 920.000 jiwa dibandingkan Maret 2025. Kemiskinan ekstrem juga turun signifikan dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen. Rasio Gini, yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran, membaik dari 0,384 menjadi 0,375.
Dari sisi penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melaporkan telah menguasai kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan. Hingga tahap ke-8, upaya penertiban ini berhasil menyumbang penerimaan negara sebesar Rp52 triliun.
Meski data makro menunjukkan tren positif, pemerintah masih dihadapkan pada tantangan untuk memastikan angka-angka tersebut berdampak merata dan berkelanjutan, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Streaming